"Bukan hanya ini berdampak pada obesitas kekuasaan yang begitu kuat dimiliki oleh 01, tapi pada saat yang bersamaan, memang soal posisi bagaimana memberikan kritik itu yang akan sedikit banyak tidak akan kita temui ke depan," papar Adi.

"Makanya kalau boleh saya jujur sebenarnya kita ingin tetap menjadikan pemilu itu sebagai tempat reward and punishment, tempat menghukum dan memberikan hadiah kepada partai politik," jelasnya.

Adi mengungkapkan, maksudnya di sini adalah partai yang mengusung pemenang akan menjadi penguasa.

Sementara partai pengusung calon yang kalah harus tetap berada di jalur oposisi, dan tidak boleh diberi kesempatan untuk bergabung dengan koalisi pemenang.

"Ini kan enak betul pemilu kita. Sudah ada cebong dan kampret, kelahi berhari-hari, berbulan-bulan, kok tiba-tiba mereka islah dengan sharing power. Kan kasihan rakyatnya sebagai pemilih," kata Adi.

"Kalau mau jujur, 68 juta pemilih Pak Prabowo itu, itu adalah orang yang menghendaki Pak Jokowi diganti sebagai presiden."

"Kok tiba-tiba elitenya jumping. Ini kan ada konflik batin sebenarnya antara elite dengan pemilih," imbuhnya.

Adi menilai, seharusnya, kalaupun memang akan ada rekonsiliasi berbasis sharing power dengan kubu 'seberang', maka harus ada tenggat waktu yang cukup lama.

"Tunggu masa iddah politik ini selesai dulu lah. Jangan langsung jumping. Itu yang disebut melukai," ujar Adi.

"Tunggu satu-dua tahun baru masuk."

"Ini iddah politiknya belum selesai, masih suasana panas, saling nyinyir masih terjadi di mana-mana, tapi tiba-tiba elite yang selama ini membuat gaduh tiba-tiba kemudian bermain mata dengan penguasa."

"Ini nggak baik buat pmbelajaran demokrasi kita," ungkapnya.

Simak videonya berikut ini:

(TribunWow.com/Ananda Putri Octaviani)

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Pengamat Politik: Kalau Mau Jujur, 68 Juta Pemilih Minta Jokowi Diganti, Kok Tiba-tiba Elit Pindah.