Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Tak Bangga Jika Gabung Koalisi Pemerintah, PKS : Kalau Semua Seragam Jadilah Neo Orba

Menurut Mardani Ali Sera, partainya tak merasa bangga jika bergabung dengan mereka pascapilpres 2019

Editor: Imanuel Nicolas Manafe
zoom-in Tak Bangga Jika Gabung Koalisi Pemerintah, PKS : Kalau Semua Seragam Jadilah Neo Orba
Chaerul Umam/Tribunnews.com
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Mardani Ali Sera menanggapi peluang sejumlah partai politik pendukung Prabowo-Sandiaga bergabung ke koalisi pendukung pemerintah.

Menurut Mardani Ali Sera, partainya tak merasa bangga jika bergabung dengan mereka pascapilpres 2019.

Baca: Bagaimana Jika Gerindra Gabung Koalisi Pemerintah? Ini Dampaknya bagi Demokrasi Tanpa Oposisi

Sebab menurut Mardani, jika sebagian besar parpol di parlemen mendukung pemerintah, tidak akan ada oposisi yang berperan sebagai pengontrol atau pengawas kebijakan.

Dengan begitu, masyarakat akan dirugikan. "Kalau PKS sendiri, enggak bangga, enggak senang (gabung ke koalisi pendukung pemerintah). Yang dirugikan kalau tidak ada oposisi adalah publik. Kepentingan publik tidak akan terwakili secara institusional," ujar Mardani dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2019).

Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pasca-putusan MK terkait gugatan sengketa Pilpres 2019.
Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pasca-putusan MK terkait gugatan sengketa Pilpres 2019. (Instagram/prabowo)

Mardani berharap empat parpol di parlemen yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 bertransformasi menjadi oposisi yang kritis dan konstruktif.

Artinya tidak ada partai yang memutuskan untuk bergabung ke koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo Maruf Amin periode 2019-2024.

Ia mencontohkan bagaimana peran oposisi dalam mengkritisi kebijakan pemerintah, misalnya kebijakan Presiden Joko Widodo mengundang maskapai asing untuk menangani masalah tingginya harga tiket pesawat.

BERITA TERKAIT

Menurut Mardani, kebijakan tersebut baik dilakukan hanya dalam jangka pendek.

Jika diterapkan dalam jangka panjang, ia khawatir perusahaan asing justru dapat menguasai pasar dalam negeri.

Oleh sebab itu sebagai oposisi, elite parpol di parlemen dapat mengusulkan penguatan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Baca: Kasus Perampokan di Depok, Korban Tewas Seorang Pensiunan TNI, Terduga Pelakunya Mantan Pembantu

Sebab, Mardani menilai tingginya harga tiket pesawat disebabkan oleh adanya praktik monopoli.

"Jadi kalau enggak ada oposisi, yang rugi publik. Kalau semuanya seragam jadilah neo orde baru," kata Mardani.

Tak Ada Oposisi Ancam Demokrasi

Menurut analis politik Pangi Syarwi Chaniago, kelompok oposisi dalam sistem demokrasi memegang peranan yang sangat penting untuk mewujudkan mekanisme ‘checks and balances’.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Wiki Populer

© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas