Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Andre Gerindra: Saya Bukan Pengkhianat, Tak Incar Jabatan Menteri atau Komisaris BUMN

Politisi Partai Gerindra Andre Rosiade mengklarifikasi tuduhan yang dialamatkan kepadanya karena dicap pengkhianat.

Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Andre Gerindra: Saya Bukan Pengkhianat, Tak Incar Jabatan Menteri atau Komisaris BUMN
Tribunnews.com/Rizal Bomantama
Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi Partai Gerindra Andre Rosiade mengklarifikasi tuduhan yang dialamatkan kepadanya  karena dicap pengkhianat.

Di akun instagram @andre_rosiade, dia mengatakan para buzzer menggoreng-goreng isu di media sosial seolah-olah dirinya mengkhianat.

Menurut Andre, foto lamanya berdua dengan Jokowi juga di-share di medsos seolah-olah dia berpihak ke Jokowi dan mengincar jabatan tertentu.

"Tukang Fitnah mulai menggoreng Foto lama ini. Ini foto lama di IG saya, saat debat ke empat Capres di Hotel Shangrilla. Judulnya: Silahturahim No: 1 Presiden No: 2. Jangan jadi tukang Fitnah dengan menuduh saya penghianat. Saya bukan pencari kerja utk Jabatan Menteri atau Komisaris BUMN," tulis Andre di instagram dan twitter-nya.

Dikonfirmasi terkait hal itu, Andre membenarkan.

"Ini ada buzzer-buzzer menuduh ogut penghianat gara-gara isu silaturahmi," ujar Andre.

Baca: Mengenal Angela, Putri Hary Tanoe Calon Menteri Jokowi yang Disodorkan Perindo

Rekonsiliasi

BERITA TERKAIT

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menyebutkan ada pihak yang menginginkan perpecahan antara capres terpilih Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin dan capres 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Diberitakan TribunWow.com dari video di saluran YouTube metrotvnews, Senin (1/7/2019), Arief Poyuono mengatakan ada pihak yang tak ingin Jokowi dan Prabowo terjadi rekonsiliasi.

"Yang pasti ada pihak yang tidak suka Pak Jokowi dan Pak Prabowo terjadi rekonsiliasi. Artinya ini pihak yang ingin mengacaukan selalu Indonesia, ya sudah pilpres sudah selesai, pileg sudah selesai, sudah tidak ada masalah," ujar Arief Poyuono melalui telewicara.

"Pak Prabowo sudah menghormati (hasil sengketa pilpres), mematuhi, yang mana nilai menghormati dan mematuhi itu lebih tinggi dari ucapan selamat," tambahnya.

"Nah inilah pihak ketiga yang masih saja di medsos, di media, di mana-mana yang terus mengkompori."

Arief Poyuono
Arief Poyuono (KOMPAS IMAGES)

Pembawa acara kembali meminta nama dari pihak yang dimaksud oleh Arief Puyuono.

"Ya pokoknya ada. Ya ada saya enggak bisa sebutkan di sini. Tapi saya sudah mendapatkan nama-nama dan tokoh tersebut yang tidak menginginkan terjadinya rekonsiliasi. Ya terjadinya sebuah persatuan Indonesia ini," papar Arief Poyuono.

Arief Puyuono kembali ditanyakan di kubu mana pihak yang di maksud dirinya.

Ia mengatakan baik di kubu Jokowi maupun Prabowo, pihak yang ingin memecah belah ada.

"Ya di kedua belah pihak lah, tapi kan saya tidak ingin mengatakan, tapi saya dengan ini sudah mendapatkan beberapa nama-nama yang ingin mengacaukan terus," kata Arief.

Berkilah berulang kali saat ditanyai nama, Arief mengaku akan ada konsekuensi apabila menyebut nama pihak yang dimaksud.

"Pasti ada (konsekuensi) kalau saya mengatakan, jadi mending saya akan sampaikan kepada Prabowo bahwa pihak inilah yang selalu mengacaukan Indonesia dan juga akan saya sampaikan ke Mas Jokowi juga," ujarnya.

Pembawa acara juga mempertanyakan apakah pihak yang dimaksud sama dengan pihak yang pernah disebutkan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Ya salah satunya mereka, tapi Pak SBY juga tidak mau menyebutkan nama, artinya tokoh inilah yang sebenarnya terus menginginkan perpecahan terhadap Pak Prabowo dan Pak Jokowi," pungkas Arief.

Komentar JK

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan rekonsiliasi antara Joko Widodo dan Parbowo Subianto pascapemilu merupakan kewajiban yang harus dilakukan, bukan hanya sebuah imbauan.

"Ya itu (rekonsiliasi) bukan hanya imbauan, tapi itu juga kewajiban kita semua untuk bersatu, rekonsilisasi itu bermakna bersatu," ujar dia yang ditemui di kantor Wapres RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (2/7/2019).

Hal itu untuk membuat pemerintahan berjalan ideal ke depan, di mana oposisi berhak mengkritisi pemerintah, tetapi persatuan antar elite oposisi dan koalisi menjadi mutlak.

"Koalisi berhak mengkritisi pemerintah, bukan berhak tapi memang tugasnya seperti itu (kritik), supaya ada keseimbangan," tutur JK.

Upaya pertemuan Jokowi dan Prabowo santer diupayakan, meski sampai kini belum juga terealisasi.

Rekonsiliasi elit atas diharapkan dapat menjadi contoh baik bagi para pendukung keduanya.

"Ya tetap perlu (rekonsiliasi), kalau tidak nanti juga tetap bangsa ini terbelah nanti. Kalau sudah bersatu di atasnya di bawahnya juga akan lebih baik dan lebih muda," harap dia. 

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Wiki Populer

© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas