TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Analis politik dari Universitas Telkom Dedi Kurnia Syah berpandangan posisi strategis seperti anggota Badan Pengawas Keuangan (BPK) sudah seharusnya terbebas atau jauh dari politisi.

“Sudah cukupkan politisi mengisi jabatan politik saja atau parlemen,” kata Dedi kepada wartawan, merespon Rusdi Kirana yang mencalonkan diri sebagai anggota BPK, Rabu (3/7/2019).

Menurut Dedi, jika Duta Besar Indonesia untuk Malaysia yang juga bos Lion Group itu betul-betul lolos sebagai anggota BPK, hal ini akan menjadi polemik atau persoalan sendiri. Pasalnya, Rusdi yang berlatar belakang politisi akan memiliki beban moral untuk membalas budi para politisi Senayan yang meloloskan dirinya dengan kata lain ada konflik kepentingan nantinya.

“Maka ada beban moral berbalas budi atau jiwa korsa sesama politisi dalam agenda-agenda pemeriksaan keuangan,” ujar Dedi Kurnia Syah.

Disisi lain, apabila Rusdi lolos, hal ini menunjukan kelemahan negara yang membiarkan politik dikuasai oleh satu kelompok dari partai politik tertentu.

“Memang bicara hukum, hak setiap warga negara untuk ikut kontestasi bidang apapun, tetapi sebuah negara dibangun di atas tanggungjawab yang luar biasa dan basisnya adalah kepentingan warga negara,” demikian Dedi.

Hal senada dikatakan Adib Miftahul, pengamat politik dan kebijakan publik dari Universitas Islam Syekh Yusuf itu mengingatkan etika dan moral politik Rusdi Kirana.

“Harus mengedepankan etika dan moral politik, jangan mentang-mentang kelompok pemenang, semua juga harus diduduki oleh orang yang kompetensinya atau kapasitasnya tidak sesuai dengan kualifikasi menjadi seorang anggota BPK,” kata Adib kepada wartawan, Rabu (3/7/2019).

BPK, sambung Adib merupakan lembaga tinggi negara yang sangat vital dalam fungsi pengawasan khususnya terkait dengan keuangan negara. Oleh sebab itu, menurutnya, setiap calon anggota harus memiliki integritas dan nilai kejujuran yang kuat.

“Dikhawatirkan dengan latar belakang Rusdi yang pengusaha akan timbul politik dagang sapi,” pungkasnya.