TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan tergelitik oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang meminta jatah 10 kursi menteri di pemerintahan Jokowi periode mendatang.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno mengatakan hingga saat ini partainya enggan meminta jatah kursi layaknya yang dilontarkan oleh PKB ataupun partai lainnya.

"Tidak. Kami tidak (meminta jatah ke Jokowi). Itu ada asas kepatutan. You lihat aja, kalau yang lain (PKB) kursinya sepertiga, minta 10 (kursi menteri), terus kami minta berapa?” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/7/2019).

Kemudian ia mengatakan pengisian kursi menteri adalah sepenuhnya hak prerogatif Jokowi sebagai presiden terpilih 2019-2024.

Sebagai pemenang pemilu legislatif 2019, ia meminta kepada rekan-rekan partai koalisinya agar tidak mengklaim pembagian jatah kursi menteri tersebut.

Baca: Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat Diberikan Sanksi Disiplin

"Kalau itu merupakan kewenangan presiden, kami serahkan pada presiden. Dan sebagai partai terbesar kami juga harus memberikan tuntunan, memberikan teladan, ya tidak klaim-klaim seperti itu," ujarnya.

Selain itu, menurutnya, permintaan jatah kursi menteri itu hanya manuver-manuver politik di media massa.

"Kadang-kadang menyampaikan itu hanya untuk mengisi berita media," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan 10 nama kepada Jokowi untuk dipertimbangkan menjadi menteri.

Hal tersebut diungkapkan Cak Imin saat dirinya mengajak seluruh pimpinan DPW PKB bersilahturahmi ke Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/7/2019).

"Saya enggak berani berharap tapi berdoa saja, usulin 10 minimal (kader PKB jadi menteri)," kata Cak Imin.