Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Pemilu 2019

Hadapi Sengketa Pileg 2019 di MK, KPU: Pelajari Dalilnya Dulu, Baru Atur Strategi

KPU belum bisa memastikan apakah akan menyiapkan saksi atau tidak untuk menghadapi sengketa hasil Pemilu legislatif di Mahkamah Konstitusi

Hadapi Sengketa Pileg 2019 di MK, KPU: Pelajari Dalilnya Dulu, Baru Atur Strategi
Tribunnews.com/ Danang Triatmojo
Komisioner KPU RI Hasyim Asyari di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2019). 

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI belum bisa memastikan apakah akan menyiapkan saksi atau tidak untuk menghadapi sengketa hasil Pemilu legislatif di Mahkamah Konstitusi.

KPU akan terlebih dahulu mempelajari saat sidang pendahuluan yang digelar pada 9-12 Juli 2019.

Hal tersebut penting untuk melihat dan mendengar dalil-dalil permohonan Pemohon, serta menimbang perkara mana yang memenuhi aspek formal atau nonformalnya.

Setelah lanjut ke pemeriksaan pokok perkara, KPU akan mempelajari dalil-dalil dari pihak Pemohon.

"Nah itu baru kita bisa mengatur strategi, apakah perlu kita menyiapkan saksi," ungkap Komisioner KPU RI Hasyim Asyari di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2019).

Baca: Cak Imin: Kursi Ketua MPR Untuk Partai Politik Oposisi Sudah Tertutup

Baca: Pansel Diminta Cermati Rekam Jejak Calon Pimpinan KPK di Sektor Sumber Daya Alam

Baca: Mantan Kuasa Hukum Irwandi Yusuf Daftar Capim KPK, Begini Responsnya Soal Isu Internal KPK

Bila memutuskan mendatangkan saksi dalam persidangan, KPU hanya akan menghadirkan saksi yang relevan dengan dalil Pemohon atau berkenaan dengan hasil Pileg 2019.

Saksi-saksi yang mereka hadirkan pun berasal dari kalangan petugas KPPS, PPK, ataupun KPU Kabupaten/Kota.

Atau bisa saja berasal dari mereka yang menyaksikan sendiri kejadian tersebut.

"Kalau KPU perlu menyiapkan saksi, saksinya yang relevan. Apakah mantan petugas KPPS, apakah PPK, KPU Kabupaten/Kota atau siapa yang memang menyaksikan sendiri dan mendengarkan sendiri peristiwa yan didalilkan oleh Pemohon," ujar Hasyim.

Halaman
1234
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas