Parpol Koalisi Ramai-Ramai Minta Jatah Menteri, Begini Reaksi Politisi Arus Bawah di PDIP
TB Hasanuddin meminta Presiden terpilih tidak menutup mata atas dinamika yang terjadi di lapangan selama masa kampanye.
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Putusan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wapres pemenang Pemilu 2019 masih menyisakan banyak agenda politik.
Partai koalisi pengusung Capres dan Cawapres Jokowi-Maruf Amin kini melakukan berbagai manuver untuk bisa meraih kursi sebanyak-banyaknya di kabinet.
Menyikapi hal itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat TB Hasanuddin meminta Presiden terpilih tidak menutup mata atas dinamika yang terjadi di lapangan selama masa kampanye.
Dia menilai tidak semua partai koalisi solid mendukung pasangam nomor urut 01.
“Memang terlihat di banyak daerah caleg Golkar pun enggan memasang baliho Pak Jokowi,” kata dia, Kamis (4/7/2019).
Dia menegaskan, pasangan Jokowi-Ma'ruf hanya unggul di 6 daerah dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat seperti di Kota Cirebon, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, Indramayu, Kabupaten Cirebon dan Subang.
Baca: Bocoran Kabinet Jokowi Soal Calon Menteri Perempuannya, Harus Muda, Cantik dan Cerdas
"Empat dari enam daerah yang menang adalah basis PDIP," jelas mantan Sekretaris Militer di era Presiden Megawati ini.
"Jika ada pimpinan TKD Jabar yang teriak-teriak menang banyak itu aneh. Karena dulu PDIP sendiri di depan dan dapat 40,22 persen. Sekarang ada TKD dan TKN, cuma dapat 40,07 persen. Jadi wajarlah kader-kader kami meragukan kerja keras sebagian teman teman di partai koalisi,“ kata dia.
Baca: Perbandingan Durasi Pertemuan PM Shinzo Abe dengan Kepala Negara Lain, dengan Jokowi Hanya Semenit
Karena itu, dia menyatakan, para elite parpol tak perlu berlomba-lomba menarik perhatian agar dipilih sebagai menteri.
Urusan menteri, lanjutnya, merupakan hak prerogatif Jokowi.
"Jadi menurut hemat saya, tak usah rame ramelah, soal siapa yang jadi pembantu presiden Jokowi, kita serahkan saja kepada Jokowi, sebagai pemegang hak prerogatif dalam menentukan pembantu pembantunya," ujarnya.
Baca: Beberapa Kondisi Pada Anak yang Tidak Disarankan untuk Sunat
Ketua DPC PDIP Kabupaten Bogor Dadang juga mengingatkan Jokowi agar melihat dinamika dan proses kampanye di lapangan.
“Selama Pileg tidak ada calegnya yang berani pasang foto bareng Pak Jokowi. Malah ada beberapa caleg DPR-RI Golkar terang-terangan nyuruh pilpresnya ke Prabowo,” ungkap Dadang.
