TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melihat investor saat ini masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan perizinan lahan di tingkat kementerian.

Menurut Jokowi, persoalan yang berkaitan dengan izin investasi telah disampaikan berpuluh-puluh kali agar dipercepat, apalagi produknya yang diproduksi di tanah air bertujuan untuk diekspor.

"Dari Kementerian Kehutanan misalnya masih lama, ini urusan lahan. Ini Pak Wapres biar bercerita mengenai petrochemical yang kita perlukan, tapi sudah berhenti setahun lebih gara-gara yang berkaitan dengan lahan," ujar Jokowi saat Rapat Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Senin (8/7/2019).

Selain di Kementerian Kehutanan, kata Jokowi, lambatnya penanganan izin juga terjadi pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN.

Baca: Komisi II DPR Wacanakan E-Voting untuk Pemilu Indonesia di Luar Negeri

Ia bercerita, hasil kunjungannya ke Manado, Sulawesi Utara, banyak investor di sektor perhotelan banyak mengeluh.

"Kemarin kita ke manado, sama (sulit perizinan), hotel sudah berbondong-bondong, kita kurang hotel, hotel sudah berbondong-bondong mau bikin, urusan yang berkaitan dengan tata ruang sebetulnya dari Menteri BPN bisa menyelesaikan dengan kesepakatan-kesepakatan yang memang harus itu dilakukan," tuturnya.

"Semua hal seperti ini, kalau kita hanya terbelit dengan rutinitas tapi kalau kita tidak berani melihat problem, melihat tantangan-tantangan riil yang kita hadapi, ya sampai kapanpun kita tidak akan bisa mengatasi tantangan yang ada," sambung Jokowi.