Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago menilai sah-sah saja bergabungnya Partai politik pendukung Prabowo Subianto Sandiaga Uno di Pilpres 2019 lalu ke Koalisi Indonesia Kerja (KIK), pengusung Joko Widodo (Jokowi) Maruf Amin.

Namun, dia berharap itu tidak sekadar mengejar kepentingan politik praktis.

Baca: Elite PKS : Baik Jika Jokowi Mempertimbangkan Koalisi Ramping

"Politik memang dinamis, tetapi tentu tidak boleh juga hanya menggunakan politik praktis dan pragmatis saja atau politik kepentingan. Tetapi partai politik juga sebaiknya menggunakan politik etis dan elegance juga," ujar Juru bicara TKN Jokowi-Maruf Amin ini kepada Tribunnews.com, Senin (8/7/2019).

Selain itu juga menurut anggota DPR RI ini, harus ada partai yang mengambil posisi sebagai opsisi dalam pemeritahan Jokowi-Maruf Amin.

Dia menegaskan, pemerintahan yang kuat dan amanah harus didampingi dengan oposisi yang konstruktif.

"Saya kira pemerintah yang kuat tetap harus didampingi dengan oposisi yang elegan," jelasnya.

Namun, dia tetap menyerahkan keputusan politik kepada partai masing-masing, baik itu Partai Amanat Nasional (PAN) dan Demokrat, jika ingin bergabung dengan koalisi pemerintah.

"Kalau PAN ingin keluar dari koalisi 02 dan gabung ke pemerintah, itu juga hak partai tersebut. Karena politik itu dinamis," ucap anggota DPR RI ini.

Hal pasti menurutnya Jokowi-Maruf Amin akan segera bekerja setelah dilantik.

Baca: Sejumlah Milenial Berpotensi Jadi Menteri Muda Kabinet Jokowi Jilid Kedua

Hal tersebut dilakukan guna mewujudkan visi dan misinya atas amanah rakyat yang sudah diberikan.

"Kursi menteri, posisi, jumlah, dan siapa itu adalah prerogatif Presiden," tutur Irma.

PKS saran koalisi Jokowi ramping

Elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan saran kepada Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) terkait jumlah koalisi Indonesia Kerja di pemerintahan keduanya 2019-2024.

Menurut Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, koalisi yang baik bukan soal jumlah partai politik yang bergabung di dalamnya.

Baca: Hakim Tunda Sidang Praperadilan, Pengacara Sebut Kivlan Zen Tak Kunjung Dapat Keadilan

"Jumlah partai koalisi hak prerogatif Presiden. Koalisi yang baik bukan soal jumlah. Tapi Koalisi yang baik itu soal kualitas," tegas Wakil Ketua BPN Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno kepada Tribunnews.com, Senin (8/7/2019).

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini menanggapi sejumlah pihak yang berpandangan agar KIK Jokowi-Maruf tidak gemuk di periode kedua.

Karena santer kabar Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat akan merapat ke KIK.

Karena itu Mardani Ali Sera tegaskan, baik jika Jokowi mempertimbangkan koalisi ramping di periode kedua pemerintahannya.

“Karena itu baik jika pak Jokowi mempertimbangkan koalisi ramping," ujar Mardani Ali Sera.

"Indonesia harus menuju negara Good Governance. Saya berharap periode ke-2 Bapak Jokowi melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh dengan merampingkan kabinet baru berjumlah maksimal tidak lebih daripada 20 menteri/lembaga setingkat menteri,” jelas Mardani Ali Sera.

Mardani Ali Sera beralasan, dengan rampingnya kabinet akan memperkuat koordinasi dan sinergi satu dengan lainnya.

“Masalah sinergitas antar lembaga sering kali dikeluhkan Presiden. Akan lebih baik beberapa kementerian/lembaga disatukan agar efektif dan efisien kinerjanya,” jelas Mardani Ali Sera.

Dia pun mencontohkan Kabinet di negara lain seperti Kementerian Luar Negeri banyak disatukan dengan Kementerian Perdagangan (Internasional).

“Fungsinya memudahkan penetrasi produk dalam negeri ke pasar global, contohnya negara Jepang dan Selandia Baru,” ucap Mardani Ali Sera.

Dia pun mencatat jumlah kementerian di negara-negara di dunia, seperti Amerika Serikat (AS), Jerman, Jepang, China.

“Kabinet Obama (AS) 15 Menteri, 6 pejabat setingkat menteri. Kabinet Angel Markel (Jerman) itu 15 Menteri. Kabinet Jinping (RRT), 21 Menteri, 3 Komite. Sementara Kabinet Abe (Jepang) itu 16 menteri, 4 setingkat menteri,” sebut Mardani Ali Sera.

Menurut Mardani Ali Sera, tidak elok juga struktur kabinet sebagai hasil bagi-bagi "kue kekuasaan".

Baca: Jokowi Tegur Menteri Kehutanan dan Menteri ATR Soal Lamanya Perizinan

“Kementerian bukan tempat untuk bagi-bagi jatah kursi atau "kue". Tapi untuk memperkuat pemerintah dalam rangka melayani rakyat dan menjalankan fungsi negara. Pemerintah yang kuat ditopang oleh kementrian yang kuat, struktur ramping, simpel, namun kaya fungsi dan manfaat. Bukan jumlah kementerian yang banyak namun boros, miskin fungsi, dan miskin manfaat untuk rakyat,” jelasnya.

Di bagian akhir Mardani Ali Sera juga mengapresiasi Presiden Jokowi yang ingin pemerintahannya efektif, efisien dan tidak bertele-tele.

"Dan Rumusnya, ya ciutkan jumlah kementerian,” tegasnya.

Susunan Kabinet Jokowi Diprediksi akan Gemuk

Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio memprediksi susunan kabinet kerja presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) akan sangat gemuk di periode kedua.

Karena bukan hanya 10 partai politik pendukung, tapi juga ada Tim Kampanye Nasional (TKN), relawan-relawan dan Nahdlatul Ulama (NU) harus dipikirkan keberadaan wakilnya di Kabinet.

Baca: Sutopo Meninggal Dunia, Berikut Sejumlah Fakta dan Kesaksian Pengggali Kubur

Belum lagi, kata dia, mengakomodasi makna rekonsialiasi dengan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Yakni bisa jadi itu Partai Politik tertentu di BPN atau perwakilan BPN saja.

"Akan gemuk nih kabinetnya. TKN pasti minta. PDI-P, Golkar, NasDem, PKB, PPP, Hanura, PSI, Perindo, PBB dan PKPI, pasti minta. Belum lagi relawan-relawan dan NU. Terus ada lagi dari BPN. Jadi memang gemuk nanti ini kabinetnya," dia memprediksi kepada Tribunnews.com, Kamis (4/7/2019).

Selain itu Jokowi juga mengatakan akan memasukkan banyak anak muda dalam Kabinetnya.

Baca: Hadiri Sidang Praperadilan, Kedua Mata Istri Kivlan Zen Berkaca-kaca

Menurut dia, itu bisa bermakna Jokowi akan menambah jatah Menteri atau Wakil Menteri untuk memasukkan anak-anak muda dalam jajaran Kabinetnya.

"Pak Jokowi orkestranya bagaimana nanti. Itu tantangan tersendiri buat pak Jokowi," jelas pendiri lembaga analisis Politik KedaiKOPI ini.