Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pemilu 2019

Batal Gugat 2,7 Juta Suara, Partai Berkarya Hanya Ajukan Sengketa Hasil Pileg di 9 Provinsi

"Setahu saya hanya 10 gugatan DPRD Kabupaten/Kota. Kalau DPR RI/PT (Parliamentary Threshold,-red) itu kan saya sudah bilang sebelumnya ilegal."

Batal Gugat 2,7 Juta Suara, Partai Berkarya Hanya Ajukan Sengketa Hasil Pileg di 9 Provinsi
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua Umum Partai Berkarya Tommy Soeharto (kiri) didampingi Sekjen Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang (kanan) menunjukkan nomor urut usai pengundian nomor urut partai politik peserta pemilu 2019 di Gedung KPU, Jakarta, Minggu (18/2/2018). KPU resmi menetapkan nomor urut 14 partai politik nasional dan 4 partai lokal DI Aceh untuk pemilihan umum tahun 2019. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Berkarya hanya mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk pemilihan legislatif (pileg) di 10 daerah pemilihan (dapil) yang tersebar di sembilan provinsi terkait DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Semula partai yang digawangi oleh Hutomo Mandala Putra alias Tommy Suharto mantan anak Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto itu mengajukan 35 permohonan, terdiri dari 34 permohonan sengketa Pileg ditambah 1 permohonan parliamentary threshold.

Baca: Diwacanakan Jadi Bakal Calon Gubernur Sumbar, Ini Kata Sandiaga Uno

Namun, akhirnya dilakukan upaya pencabutan permohonan sehingga menyisakan di 10 dapil yang tersebar di sembilan provinsi terkait DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.

"Setahu saya hanya 10 gugatan DPRD Kabupaten/Kota. Kalau DPR RI/PT (Parliamentary Threshold,-red) itu kan saya sudah bilang sebelumnya ilegal. Bukan resmi dari Partai Berkarya," ujar Ketua DPP Partai Berkarya, Badaruddin Andi Picunang, saat dihubungi, Selasa (9/7/2019).

Dia meluruskan mengenai adanya gugatan Partai Berkarya di MK khususnya suara DPR RI dan menuduh Partai Gerindra mencaplok 2,7 Juta suara.

Menurut dia, pengajuan gugatan itu tidak mengatasnamakan Partai Berkarya.

Dia menjelaskan, Ketua Umum dan Sekjen Partai Berkarya tidak pernah mengeluarkan kuasa hukum kepada Nirman Abdurrahman dkk sesuai gugatan yang teregister di MK.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, Nirman Abdurrahman dkk sudah mencabut permohonan per hari ini.

Untuk perkara di MK, dia menegaskan, Partai Berkarya telah mengeluarkan Surat Kuasa kepada mereka yang sudah dilatih MK dan pengacara yang tergabung dalam LBH Berkarya dengan Surat Kuasa Ketua Umum dan Sekjen Partai Berkarya nomor K-008/DPP/BERKARYA/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 kepada Martha Dinata dkk untuk itu.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
  Loading comments...

Berita Terkait :#Pemilu 2019

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas