Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pemilu 2019

Gagal Ajukan Permohonan Perbaikan ke MK, Kuasa Hukum Caleg Partai Demokrat Ungkap Soal Hantu

Dalam agenda pembacaan permohonan Pemohon hari ini, Majelis Hakim Konstitusi sempat menegur kuasa hukum Partai Demokrat saat membacakan perkara 115.

Gagal Ajukan Permohonan Perbaikan ke MK, Kuasa Hukum Caleg Partai Demokrat Ungkap Soal Hantu
Tribunnews/JEPRIMA
Ilustrasi; Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman saat memimpin sidang sengketa pilpres 2019 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019). Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak semua gugatan dari pemohon. Tribunnews/Jeprima 

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sidang sengketa hasil pemilihan legislatif 2019 kembali digelar, Rabu (10/7/2019).

Dalam agenda pembacaan permohonan Pemohon hari ini, Majelis Hakim Konstitusi sempat menegur kuasa hukum Partai Demokrat saat membacakan perkara 115, nomor 55.

Awalnya Kuasa hukum dari caleg Partai Demokrat Indrawati Sukadis Dapil 6 Jawa Tengah nomor urut 1, atas nama Dormauli Silalahi membacakan permohonan tanggal 1 Juni 2019.

Padahal Majelis Hakim sebelumnya sudah mengingatkan bahwa permohonan yang dibacakan dalam sidang hari ini mengacu pada perbaikan permohonan paling lama tertanggal 31 Mei 2019.

Baca: Hakim Konstitusi Tegur Kuasa Hukum Keponakan Prabowo karena Terlambat Ajukan Gugatan

Baca: Tanggapi Posisi Persis Solo di Klasemen Liga 2, Kaesang Pangarep: Mungkin Butuh Logo Sang Pisang

Baca: Kisah Asmara Wanita Asal Jeneponto Rela Kawin Lari Hingga Berakhir Minum Racun Akibat Uang Panaik

Baca: Konflik Antar-Suku Terjadi di Papua Nugini, 24 Orang Tewas Termasuk Dua Wanita Hamil

"Kami kan sudah ingatkan yang dibawa ke persidangan ini kan yang perbaikanya disampaikan sampai tanggal 31 Mei. Jangan masukan yang lain," kata Majelis Hakim MK, Saldi Isra di dalam sidang, Rabu (10/7/2019).

"Ibu harus patuh pada hukum acara ya. Hukum acara itu mengatakan yang dipertimbangkan itu permohonan sampai 31 Mei. Yang lainya tidak akan dipertimbangkan. Jadi jangan merusak hukum acara," tegas Saldi.

Kemudian, kuasa hukum Partai demokrat lainnya Mehbob mengungkap alasan mengapa mereka terlambat menyampaikan perubahan permohonan hingga lewat dari tenggat waktu yang ditetapkan MK.

Sepenuturan Mehbob, sebenarnya tim hukum Partai demokrat sudah persiapkan perubahan permohonan untuk disampaikan tanggal 31 Mei 2019.

Bahkan berkas perubahan itu diserahkan bersamaan dengan permohonan lainnya dari Partai Demokrat.

Halaman
1234
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...

Berita Terkait :#Pemilu 2019

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas