TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengungkapkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam hal pemindahan ibu kota baru.

Bambang mengatakan Presiden Joko Widodo akan mengumumkan lokasi pemindahan ibu kota baru dalam waktu dekat ini.

Hal itu disampaikan Bambang usai diskusi FMB 9 bertajuk 'Pindah Ibu Kota Negara: Belajar dari Pengalaman Negara Sahabat' di kantor PPN/Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2019).

"Dalam waktu dekat, presiden akan mengumumkan lokasi ibu kota baru," ucap Bambang.

Sebelumnya, dua lokasi yang telah dikunjungi Presiden Joko Widodo adalah kawasan Bukit Soeharto, Kalimantan Timur dan Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

Baca: Rencana Pemindahan Ibu Kota Baru, Indonesia Belajar dari Brasil Hingga Malaysia

Bambang pun mengatakan, Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) telah siap membantu pemrintah dalam mengelola pembangunan ibu kota baru.

Terlebih, kata Bambang, REI telah siap membantu meski tanpa kucuran dana APBN.

Namun, pemeritah harus menyiapkan lahan yang akan digarap sebagai ibu kota baru.

"Dia (red-REI) butuh kepastian konsensi lahan jangan sampai diganggu gugat dalam perjalannya," kata Bambang.

Lebih lanjut, Bambang mengatakan akan memperhatikan infrastruktur penunjang ibu kota baru seperti pembangkit listrik ramah lingkungan dan perusahaan air bersih bisa diambil pelaku usaha termasuk BUMN.

Dikebarkan sebelumnya, Bambang Brodjonegoro mengestimasi pembangunan ibukota baru akan membutuhkan anggaran sekitar Rp 466 triliun.

Dari kebutuhan tersebut, dana yang disiapkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya sekitar Rp 30,6 triliun, dan itu pun bersifat multiyears.

Sementara sisanya pemerintah akan menggandeng BUMN serta mengandalkan keterlibatan swasta antara lain melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).