TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menegaskan langka pemerintahan memindahkan ibu kota baru guan mengurangi ketimpangan di tengah masyarakat.

Bambang mengatakan, denyut ekonomi Indonesia ada di Jakarta dan sekitarnya atau Pulau Jawa secara umum.

Alhasil, Pulau Jawa menjadi pulau yang sangat padat, dengan kegiatan ekonomi yang sangat tinggi, dan terjadi ketimpangan.

Terlebih, saat ini ekonomi 58 persen ada di pulau Jawa dan sisanya ada di wilayah luar Jawa.

Hal itu disampaikan Bambang usai diskusi FMB 9 bertajuk 'Pindah Ibu Kota Negara: Belajar dari Pengalaman Negara Sahabat' di kantor PPN/Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2019).

“Bahkan khusus di Jabodetabek, kontribusi ekonominya 20 persen. Apabila hal ini dibiarkan, ketimpangan akan semakin meluas, karena pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa sudah terlalu cepat. Jawa menjadi dominan dan ketimpangan dengan wilayah lain menjadi semakin besar,” kata Bambang.

Baca: Jokowi Segera Umumkan Lokasi Baru Ibu Kota RI

Menyadari bahwa ketimpangan memang menjadi persoalan, Bambang mengatakan, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya.

Yakni di antaranya dengan melakukan industrialiasai di luar Jawa atau hilirasasi hasil perkebunan.

Kemudian, pemerintah juga mengembangkan kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, dan kawasan strategis pariwisata.

“Pemerintah juga mengembangkan enam wilayah metroplolitan di luar Jawa, seperti di Medan, Palembang, Banjarmasin, Makassar, Manado, dan Denpasar,” kata Bambang.

Lebih lanjut, Bambang mengatakan, merancang pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimatan. Mengapa ke Kalimantan?

“Lahan di sana luas, wilayah relatively bebas bencana, selain memang diinginkan ibu kota yang lebih ke kawasan Indonesia Tengah," jelasnya.

Jadi di antara sekian banyak alasan pemindahan ibu kota, Bambang mengatakan, alasan utama adalah masalah ketimpangan yang tinggi.

“Memang kita tidak mungkin menghilangkan ketimpangan. Tapi paling tidak pemerintah berupaya melakukan pertumbuhan di luar Pulau Jawa," katanya

Alasan lainnya, menurut Bambang, terkait dengan motif politik. Dimana, sambung dia, adanya keinginan untuk mewujudkan Indonesia sentris.

“Karena dengan memindahkan ibu kota sekarang, artinya bangsa ini mendesain dan memilih sendiri. Sebagaimana diketahui, Jakarta sebagai ibu kota didisain untuk dijadikan pusat pemerintahan pada zaman kolonial Hindia-Belanda. Tentunya kita ingin punya ibu kota yang dipikirkan dengan kemampuan kita sendiri,” jelasnya.

Terkait pengendalian kota, Bambang juga mengatakan, infrastruktur bakal disiapkan sedemikian rupa, sehingga ketika orang masak menggunakan jaringan gas.

“Untuk air misalnya, jangan sampai nanti di ibu kota baru adanya sumur. Harusnya langsung ke jaringan PDAM nya. Jadi water suplay tidak masalah dan masyarakat dapat menikmati air yang berkualitas dan tidak tercemar,” terang Bambang.