TRIBUNNEWS.COM - Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Ma'ruf Amin memiliki waktu sekitar 3 bulan untuk membentuk kabinet.

Jokowi-Ma'ruf akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019.

Jelang pelantikan Jokowi-Ma'ruf sebagai presiden dan wakil presiden, menteri-menteri yang akan mengisi kabinet menjadi perbincangan yang menarik.

Baca: Jokowi Telah Kantongi Nama-Nama Menteri Kabinet Baru

Baca: Menteri-menteri yang Kemungkinan Akan Tinggalkan Kabinet Jokowi

Langkah Jokowi-Ma'ruf dalam menyusun kabinet mendapat sorotan dari sejumlah pihak.

Termasuk peneliti dan pengamat politik Centre of Strategic and Internasional Studies (CSIS) Arya Fernandes.

Arya menilai terdapat beban bagi Jokowi dalam membentuk kompisisi kabinet kerja di periode kedua pemerintahannya.

Menurut Arya, yang menjadi beban dalam pembentukan kabinet itu adalah besarnya koalisi partai politik yang mendukung Jokowi-Ma'ruf.

Dalam Pilpres 2019, Jokowi-Ma'ruf didukung oleh PDI-P, PKB, Golkar, Nasdem, PPP, Perindo, PSI, Hanura, dan PKPI.

"Publik berkeinginan agar presiden membentuk kabinet yang profesional untuk memudahkan kerja-kerja pemerintahan baru di 2024. Namun, saat ini sepertinya tidak mudah bagi Jokowi untuk mewujudkan keinginan masyarakat, yaitu karena koalisi pendukungnya begitu tambun atau gemuk," ujar Arya saat dihubungi Kompas.com, Jumat, (12/7/2019).

Baca: Jubir TKN: Kementerian BUMN dan Perdagangan di Kabinet Jokowi Cocok Diisi Orang Muda

Baca: Update Isu Susunan Kabinet Kerja : Ini Nama-nama yang Diprediksi Dicopot Hingga Rencana Jokowi

Banyaknya partai pendukung membuat Jokowi kesulitan dalam berkompromi.

Kesulitan dalam berkompromi itu akan semakin meningkat apabila ada partai oposisi yang juga memutuskan untuk bergabung koalisi Jokowi-Ma'ruf.

Seperti kabar yang banyak beredar bahwa Partai Demokrat dan PAN berniat untuk gabung ke koalisi Jokowi-Ma'ruf.

"Selain gemuk dari sisi partai pendukung, juga ada ada wacana untuk menarik partai-partai baru yang berasal dari oposisi agar masuk juga di pemerintahan. Ini tentu menambah pekerjaaan rumah Jokowi guna membentuk kabinet yang profesional," paparnya kemudian.

Arya menilai, selain dari partai, tantangan lainnya juga berasal dari kelompok golongan non-partai.

"Dari Nahdlatul Ulama (NU) misalnya, mereka juga tergerak melalui lobi-lobi politik untuk bisa menjadi bagian dari pemerintahan," tuturnya.

Baca: Jokowi Segera Umumkan Susunan Kabinet, Ini Komposisinya

Baca: Bocorkan Susunan Kabinet, Jokowi: Banyak Menteri Lama Bertahan

Arya pun memberikan saran pada Jokowi untuk meniru langkah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam menyusun calon menteri dalam kabinetnya.

Pada era pemerintahan di periode 2009-2014, SBY melakukan fit and proper test terhadap calon menteri kabinetnya.

Kala itu, SBY harus memilih menteri dengan pertimbangan yang akuntabel dan kredibel serta bisa bertanggungjawab kepada rakyat.

"Jika ingin membentuk komposisi menteri, Presiden Jokowi bisa membentuk tim terbatas dan melakukan fit and proper test seperti era SBY kepada calon menteri," ujar Arya.

Dengan dilakukannya fit and proper test, Arya menilai Jokowi bisa menganalisis kompetensi, kecocokan, pengalaman dan loyalitas calon menteri.

Baca: Berita Terkini Kabinet Jokowi-Maruf: Prediksi Menteri-menteri yang Terlempar hingga Kata Pengamat

Baca: Soal Koalisi dan Kabinet, Megawati Soekarnoputri Serahkan Semuanya kepada Jokowi

"Jadi Jokowi tentu harus memiliki prioritas, bargaining yang kuat ketika akan kompromi dengan partai yang menyodorkan nama menteri," paparnya kemudian.

Ia menjabarkan, fit and proper test ala SBY bisa ditiru dengan formula yang berbeda.

Contohnya, dengan melibatkan lembaga eksternal atau membentuk tim khusus dan wawancara yang dilakukan Presiden Jokowi kepada calon menterinya.

(Tribunnews.com/Fitriana Andriyani)