TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ada dua nama menteri di Kabinet Kerja yang disebut-sebut terancam dicopot oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Mereka adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan.

Baca: Update Isu Susunan Kabinet Kerja : Ini Nama-nama yang Diprediksi Dicopot Hingga Rencana Jokowi

Pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi juga sempat menegur mereka berdua.

Teguran ini diberikan karena impor yang tinggi di sektor minyak dan gas.

Dalam data Badan Pusat Statistik (BPS), terlihat ada penurunan nilai impor Januari-Mei turun mencapai 9,2 persen dibanding tahun sebelumnya.

Sementara itu secara tahunan, impor migas telah turun 23,7 persen.

Namun, Jokowi menilai angka tersebut belum memuaskan karena nilai impor masih tinggi.

Apalagi angka impor migasnya nilainya cukup besar.

Jokowi juga menyoroti angka ekspor Indonesia yang menurun.

Ekspor Januari-Mei 2019 year on year turun 8,6 persen.

Akibat impor yang tinggi dan ekspor yang rendah, neraca perdagangan mengalami defisit 2,14 miliar dollar AS.

Padahal, Jokowi menilai peluang untuk ekspor masih sangat besar.

Baca: Bara Hasibuan: Mayoritas Pengurus Wilayah PAN Ingin Gabung Koalisi Pemerintahan Jokowi-Maruf

"Hati-hati di migas Pak Menteri ESDM, yang berkaitan dengan ini. Bu menteri BUMN yang berkaitan dengan ini karena rate-nya yang paling banyak ada di situ," kata Jokowi.

Dalam satu tahun terakhir, nilai impor migas tertinggi tercatat pada Agustus 2018 dengan nilai mencapai 3,04 juta dollar AS dan terendah terjadi di Januari 2019 dengan nilai 1,69 juta dollar AS.

Berikut angka impor migas Januari hingga Mei 2019 berdasarkan data yang dikeluarkan BPS:

1. Januari 2019

BPS mencatat, angka impor migas pada Januari 2019 sebesar 1,69 miliar dollar AS, turun 25,22 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 2,25 miliar dollar AS.

Penurunan impor migas terlihat dari penurunan impor minyak 20,55 persen jadi 455,7 juta dollar AS dan impor BBM turun 26,52 persen menjadi 1,05 juta dollar AS.

Namun, impor migas menjadi penyumbang defisit neraca perdagangan.

Diketahui, defisit migas Januari 2019 sebesar 451,8 juta dollar AS.

Sebab, angka ekspornya masih lebih kecil dari impor, yakni 1,23 miliar dollar AS.

2. Februari 2019

Neraca perdagangan Februari 2019 mengalami surplus 330 juta dollar AS.

Hal ini disebabkan impor yang turun 13,98 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Penurunan impor migas mencapai 30,5 persen menjadi 1,55 miliar dollar AS. Angka tersebut merupakan nilai impor pada bulan Februari yang paling kecil sejak tahun 2016.

Penurunan impor migas disumbang turunnya impor minyak mentah sebesar 66,56 persen menjadi 311,9 juta dollar AS.

Angka tersebut merupakan impor minyak mrntah terkecil sejak 2010.

Di sisi lain, ekspor migas masih mengalami defisit senilai 460 juta dollar AS. Nilai ekspor sektor migas tercatat hanya sebesar 1,08 miliar atau turun 21,75 persen dari Februari 2018.

3. Maret 2019

Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, impor migas Maret 2019 turun sebesar 31,17 persen menjadi 1,5 miliar dollar AS.

Penurunan migas di bulan Maret dipicu turunnya nilai impor hasil minyak dan gas yang masing-masing sebesar 72,2 juta dollar AS dan 51,8 juta dollar AS.

Impor hasil minyak bulan Maret tercatat sebesar 1 miliar dolar AS, dan impor gas turun dari 191,4 juta dolar AS pada Februari, menjadi 139,6 juta dolar AS pada Maret.

Namun, impor minyak mentah masih meningkat, dari 311,9 juta dollar AS pada Februari menjadi 393,0 juta dollar pada Maret.

Adapun laju ekspor migas di Maret 2019 mengalami penurunan 1,57 persen, dari 1,1 miliar dollar AS di Februari menjadi 1,09 miliar dollar AS pada Maret.

4. April 2019

Impor migas pada April 2019 sebesar 2,3 miliar dollar AS, turun 3,99 persen dibanding dengan periode yang sama pada tahun lalu.

Dibandingkan dengan Maret 2019, angkanya naik 46,99 persen.

Sementara untuk ekspor migas terjadi penurunan 34,95 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Pada Maret 2019, nilai ekspor migas mencapai 1,14 miliar dollar AS. 5. Mei 2019 Pada Mei 2019, neraca dagang mengalami surplus 210 juta dollar AS.

Secara tahunan, BPS mencatat nilai impor migas hingga Mei 2019 turun sebesar 26,98 persen.

Khusus Mei 2019, terjadi penurunan impor migas menjadi 2,09 miliar dollar AS atau turun 6,41 persen dibanding April 2019. Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, impor migas juga mengalami penurunan sebesar 26,89 persen.

Sementara itu, ekspor migas pada Mei sebesar 1,11 miliar dollar AS, naik sebesar 50,19 persen.

Menteri yang kena tegur Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (8/7/2019).

Rapat kabinet paripurna ini digelar pertama kali pascarangkaian proses tahapan pada Pileg dan Pilpres (Pemilu Serentak) tahun 2019.

Baca: Sejumlah Milenial Berpotensi Jadi Menteri Muda Kabinet Jokowi Jilid Kedua

Dalam rapat kabinet paripurna hari ini, Jokowi membahas mengenai kinerja ekonomi Indonesia dan memaparkan data ekspor dan impor Indonesia per Mei 2019.

"Kita perlu melihat betul angka-angka yg telah didapat oleh BPS. Ini hati-hati yang berkaitan misalnya dgn ekspor dan impor," kata Jokowi.

Dikutip dari Biro Pers Istana Kepresidenan, Jokowi meminta seluruh jajarannya untuk mencermati data terbaru yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Dalam data BPS tersebut disebutkan nilai ekspor dan impor Indonesia mengalami penurunan.

Ekspor Indonesia selama Januari-Mei 2019 secara year on year turun 8,6 persen. Sementara untuk impor, selama periode Januari-Mei 2019 juga turun 9,2 persen secara year on year. Hal ini berarti neraca perdagangan Indonesia sampai Mei 2019 mengalami defisit sebesar USD2,14 miliar.

Baca: Menkumham Sebut Kasus Baiq Nuril Bukan Kasus Kecil

Sejumlah menteri kena tegur Jokowi dalam rapat kabinet paripurna hari ini. 

Siapa saja? Berikut rangkuman Tribunnews.com : 

Menteri BUMN Rini Soemarno

Dalam rapat kabinet paripurna itu, Jokowi menyebut nama Menteri BUMN Rini Soemarno.

Jokowi meminta kepada Rini Soemarno agar memperhatikan betul nilai impor yang sangat tinggi akibat pembelian migas.

"Bu Menteri BUMN yang berkaitan dengan ini, karena ratenya yang paling banyak ada di situ (impor migas)" tutur Jokowi.

Lantas bagaimana respon dari Rini?

Dikonfirmasi awak media soal dirinya yang ditegur Presiden Jokowi, Rini mengaku menerima dan tidak mempermasalahkan.

"Oh kalau ditegur mah enggak apa-apa. Ha ha ha ha. Nggak apa-apa baik," ucap Rini sambil berjalan cepat menuju mobilnya.

Baca: KPU: Sampai Saat Ini Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Disepakati 23 September 2020

Lantas apa yang bakal dikerjakan Rini selanjutnya? Rini mengaku bakal kerja keras lagi sehingga tidak mengecewakan.

"Ya kita harus lebih keras, mengingat impor kita turun. Tapi lebih turun lagi ekspor kita. Jadi kita harus lebih banyak, kerja keras, kerja lagi," tambah Rini.

Menteri ESDM Ignasius Jonan

Soal impor migas yang tinggi ini juga menyeret nama Menteri ESDM Ignasius Jonan. 

Jokowi tidak hanya menyebut nama Rini Soemarno saja, tetapi juga menyebut nama Ignasius Jonan.

Menurut Jokowi, kedua menteri terkait tersebut perlu memperhatikan pembelian migas.

Baca: 9 Kiat Penting Saat Pertama Kali Liburan ke Australia

"Hati-hati di migas pak Menteri ESDM yang berkaitan dengan ini," kata Jokowi.

Diketahui, nilai ekspor Indonesia Januari-Mei 2019 mencapai 68,46 miliar dolar AS atau turun 8,61 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Demikian juga ekspor non migas mencapai 63,12 miliar atau turun 7,33 persen.

Khusus impor migas pada Mei 2019 mencapai 2,09 miliar atau turun 6,41 persen dibandingkan April 2019. Demikian pula jika dibandingkan Mei 2018, turun 26,89 persen.  

Menteri LHK Siti Nurbaya

Jokowi juga menyampaikan tegurannya kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya.

Mengutip Kompas,com, Jokowi menyoroti investasi yang masih terhambat karena permasalahan perizinan di lapangan, yang menjadi kewenangan Kemen LHK.

"Dari kementerian kehutanan misalnya masih lama, ini urusan lahan. Ini Pak wapres biar bercerita mengenai petrochemical yang kita perlukan tapi sudah berhenti setahun lebih gara-gara yang berkaitan dengan lahan. Urusan kecil tapi ya ini menghambat," kata dia.

Baca: Mau Mengajukan Visa Kunjungan ke Australia? Ini Persyaratan yang Perlu Disiapkan

Jokowi juga mengingatkan jajarannya agar tidak terbelit dengan rutinitas.

Namun, ia berpesan agar seluruh kementerian dan lembaga berani melihat masalah dan tantangan yang real di lapangan.

"Saya kira kerja yang terintegrasi, kerja tim antar kementerian ini yang harus didahulukan," sambungnya.

Menteri ATR Sofyan Djalil

Masih soal izin terkait investasi, Jokowi juga menyinggung kinerja Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil dalam rapat kabinet paripurna.

Awalnya, Jokowi mengingatkan seluruh menteri yang hadir dalam rapat tersebut untuk mempermudah proses perizinan agar para investor berbodong-bondong menanamkan investasinya.

"Mungkin sudah berapa puluh kali kita sampaikan. Investasi yang berkaitan dengan ekspor, berkaitan dengan barang-barang substitusi impor, tutup mata, berikan izin secepat-cepatnya. Tapi kejadian di lapangan tidak seperti itu," kata Jokowi.

Jokowi juga menceritakan pengalamannya melakukan kunjungan kerja ke Manado, Sulawesi Utara pada pekan lalu.

Baca: Ditanya soal TGPF Novel Baswedan yang Dianggap Gagal, Kapolri : Tanya Kadiv Humas

Menurut Jokowi, banyak pengusaha yang sudah berbondong-bondong mengurus perizinan untuk mendirikan hotel disana.

Sebab, wisatawan baik lokal dan mancanegara terus berdatangan untuk menikmati keindahan kota Manado.

Namun, perizinan ini terhambat di Kementerian ATR/BPN.

"Kita kurang hotel, hotel sudah berbondong-bondong mau bikin, urusan yang berkaitan dengan tata ruang sebetulnya dari menteri BPN bisa menyelesaikan dengan kesepakatan-kesepakatan yang memang harus itu dilakukan," kata dia.

Penulis : Ambaranie Nadia Kemala Movanita 

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul : Dalang yang Bikin Menteri Jonan dan Rini Terancam dari Kabinet Jokowi