PKB Ngebet Ambil Lagi Jatah Kursi Menteri Desa, DPP Kirim Nama Kandidatnya ke Jokowi
"Nggak mungkin PKB tidak mengirimkan nama kualifikasi menteri yang sesuai kopetensi menteri yang ada di Kemendes."
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy memastikan partainya akan mengirim nama untuk mengisi sejumlah menteri termasuk Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT).
Menurut Lukman, meski saat ini sejumlah partai koalisi disebut tengah mengincar posisi Menteri Desa, ia optimis lebih punya PKB ketimbang parpol lain dalam mengurus urusan desa.
"Nggak mungkin PKB tidak mengirimkan nama kualifikasi menteri yang sesuai kopetensi menteri yang ada di Kemendes, karena selama ini portofolio kita ada di situ," kata Lukman Edy di kawasan SCBD, Jakarta, Jumat (12/7/2019).
Lukman mencontohkan, bagaimana PKB memiliki pengalaman dalam mengelola pemerintahan terkait desa mulai dari Kementrian Kawasan Indonesia Timur, Kementrian Pembanguan Daerah Tertinggal hingga menjadi Kemendes PDTT.
Meski demikian, kata Lukman, penunjukan posisi Mendes PDTT menjadi kewenangan dan hak preogratif presiden Joko Widodo.
Sebab, tak menutup kemungkian posisi itu, lanjut Lukman, diisi oleh kalangan Paprol, profesional, akademisi, birokrat atau TNI-Polri.
"kita serahkan sepenuhnya ke Pak Jokowi untuk menetukan hak preogratifnya untuk menentukan siapa yang cocok di Kemendes PDTT,"jelasnya.
Sebelumnya, Partai politik pendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf diperkirakan bakal mengincar Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
Pengamat politik Ray Rangkuti mengatakan, kementerian tersebut sebelumnya hanya diincar beberapa partai politik, salah satunya PKB yang basis massanya banyak berada di desa-desa.
"Tapi mulai ke sini, yang basah tidak hanya terkait menteri ekonomi tapi kementerian yang terkait langsung dengan hajat publik, seperti Kementerian Desa," tutur Ray di Jakarta, Rabu (11/7/2019).
Baca: Agustus, Berkas Kasus Suap Pengadaan Pesawat Garuda Akan Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor
Dengan alasan tersebut, kata Ray, semua partai termasuk PDIP yang merupakan partainya Presiden terpilih, turut mengincar kementerian tersebut.
"PDIP mulai ngelirik sekarang karena selepas 2024, mereka tidak punya figur, sehingga Kemendes ini saat membagikan dana desa yang mencapai miliaran akan diingat masyarakat," tuturnya.
PDIP Juga Incar?
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.