Sofyano zakaria ,Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik ,Pemerhati Kebijakan Publik menyatakan,   harusnya management PT JAI dalam membuat kebijakan perlu sangat berhati hati karena ketika kebijakannya menimbulkan masalah, dampak nya akan nerugikan masyarakat luas dan berpotensi menimbulkan keraguan rakyat terhadap program Jokowi .

"Jangan sampai kebijakan management JAI yang karena ingin JAI bisa menekan biaya karena pengalihan status pekerja , tetapi menimbulkan masalah bagi Presiden dan membuat Pusing Menteri BUMN." katannya.

Terkait soal Pelayanan Kepanduan ,Pengamat ekonomi dan Politik dari AEPI, Salamuddin Daeng mengatakan pemogokan buruh yang berada dalam lingkup kegiatan perusahaan PT. Pelindo II ini jelas merupakan masalah serius yang harus segera di selesaikan oleh pemerintah.

"Pihak pelindo II dan perusahaan tempat buruh pelabuhan ini bekerja yakni PT Jasa Armada Indonesia (JAI) Tbk," katanya.

Pemogokan ini tidak hanya membahayakan keselamatan ekonomi negara, namun juga membahayakan keselamatan manusia.

Lebih jauh lagi pemogokan ini akan membawa dampak politik yang luas.

“Ini bisa saja berujung pada kolapsnya ekonomi yang berdampak pada jatuhnya pemerintahan” ditengan kondisi ekonomi dunia yang memang tengah melemah.

Selain itu, tambah Daeng , Publik tau bahwa pelindo II tak pernah berhenti dirundung masalah. Mulai dari masalah keuangan hingga masalah ketenagakerjaan. Banyak masalah dalam perusahaan ini yang tak kunjung selesai.