"Dan itulah imbas demokrasi. Kalau itu (pembentukan koalisi pemerintahan) terjadi, kita enggak usah ada seperti gempa bumi," kata Amien, dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com.

Amien menambahkan, pembentukan koalisi pemerintahan jangan dijadikan dasar untuk rekonsiliasi seusai Pilpres 2019.

Amien menyatakan, semestinya rekonsiliasi dilakukan tanpa ada iming-iming jatah kursi menteri.

Sebab, kata Amien, partai oposisi tetap dibutuhkan dalam negara demokrasi.

Jika semua partai di parlemen mendukung pemerintah, tak akan ada kritik untuk menjaga kualitas kebijakan.

Ia juga meminta konflik seusai pilpres jangan dijadikan alasan adanya pembagian jatah menteri dalam rekonsiliasi.

"Saya ingin katakan, kita sikapi sesuatu yang amat sangat kecillah."

"Masalah ini (konflik seusai pilpres) jangan dibesar-besarkan."

"Kemudian seolah akan pecah, akan ada huru-hara. Itu jauh dari kamus bangsa Indonesia," tutur Amien.

"Kita sudah mengalami berkali-kali lebih dahsyat pun. Ini (konflik usai pilpres) ecek-eceklah."

"Ada 1948 di Madiun, ada 1965 PKI. Ini (pilpres) cuma enteng saja. Ini enteng saja enggak usah dibesar-besarkan," kata dia.

Diketahui, Amien Rais mengaku, sempat terkejut dengan pertemuan Jokowi-Prabowo.

Di kediamannya, Yogyakarta, Sabtu, setelah pertemuan Jokowi-Prabowo berlangsung, ia mempertanyakan sikap Prabowo yang tidak meminta izin kepada dirinya terlebih dahulu sebelum bertemu Jokowi.

"Sama sekali saya belum tahu. Makanya itu, mengapa kok tiba-tiba nyelonong?" kata Amien.

(Tribunnews.com/Sri Juliati) (Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim)