TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Partai Amanat Nasional (PAN) akan mampertimbangkan masukan dari Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais yang meminta partainya tidak bergabung ke koalisi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Jadi tentu saja saran dari pihak mananpun apakah dari ketua dewan kehormatan juga ketua mejelis pertimbangan partai Sofyan Basir tentu kami pertimbangkan," kata Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan saat dihubungi, Selasa (16/7/2019).

Meski begitu, Bara menyebut dalam diskusi dengan jajaran pengurus provinisi, sebagian besar menginginkan PAN bergabung dengan koalisi Jokowi.

Namun, ia menegaskan jika seluruh keputusan partai berlambang matahari itu akan ditentukan melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) bersama dengan jajaran pengurus provinisi.

Baca: Amien Rais: PAN Jangan Sampai Bergabung ke Koalisi Jokowi

Nantinya, kata Bara, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan akan memutuskan arah partai kedepan.

"Tentu kan pemimpin utama ini adalah ketua umum yang punya tanggungjawab untuk menset derection sebagai pemimpin utama partai nah ketum, juga yang punya otoritas yang paling tinggi untuk menetukan derection dari partai," jelasnya.

Permintaan Amien

Amien Rais yakin Presiden Joko Widodo sangat paham bahwa pemerintahan yang baik memerlukan kontrol yang kuat di DPR.

"Pak Jokowi itu 'mudeng' demokrasi," ujar Amien ketika ditemui di Kantor DPP PAN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019).

Artinya, Presiden Jokowi diyakini menghendaki adanya oposisi sebagai kekuatan penyeimbang pemerintahan.

Amien pun mendorong PAN untuk tetap konsisten berada di luar pemerintahan serta tidak balik badan bergabung ke partai politik koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Sama, (PAN) jangan sampai bergabung (ke koalisi pendukung pemerintah)," ujar Amien.

Akan aneh apabila partai-partai politik yang selama tahapan Pemilu 2019 mengkritik petahana, namun tiba-tiba mendukung pemerintah.

Ia menekankan, berada di oposisi bukanlah hal yang negatif bagi perkembangan demokrasi di Tanah Air.