Daftar nama menteri-menteri di jajaran kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin beredar, Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily meminta kepada publik untuk jangan dianggap serius.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan ‎Syadzily meminta publik tak menganggap serius beredarnya susunan kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin.

Ace membantah keasilan susunan kabinet Jokowi-Ma’ruf tersebut.

Apalagi susunan kabinet itu beredar dari sumber yang tidak jelas.

"Kalau presiden sudah mengumumkan, kabar tentang nama-nama kabinet, itu yang sudah pasti. Kalau masih seliweran enggak jelas sumbernya dari mana jangan terlalu dianggap serius," kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/7/2019).

Ace juga menegaskan, partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi dalam menentukan kabinetnya.

Baca: Remaja Minta Kekasih Disetubuhi Teman Main di Gubuk Kosong, Motifnya Ingin Berbagi Kepuasaan

Sehingga, Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini menilai presiden terpilih Jokowi tidak mungkin menyodorkan nama dan langsung disebar ke kalangan media.

"Karena saya kira hampir semua parpol koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf akan menyerahkan semuanya kepada presiden, dan kami yakin juga Pak presiden pada saatnya juga akan membicarakan dengan seluruh partai koalisi,” ujarnya.

Baca: Pasukan Perbatasan RI-Papua Amankan 101 Botol Miras Ilegal

Diketahui dalam susunan kabinet yang berkop surat lambang garuda itu terdapat sejumlah nama baru yang akan menduduki kabinet Jokowi jilid II.

Misalnya, Menko Polhukam yang tadinya diduduki Wiranto dalam draf tersebut digantikan oleh Moeldoko.

Kemudian Menteri Dalam Negeri yang tadinya diduduki oleh Tjahjo Kumolo kini diduduki Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Selanjutnya, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian dijabat Soetrisno Bachir, Menteri Koperasi dan UMKM Eva Kusuma Sundari, Menteri Ketenagakerjaan Reike Dyah Pitaloka, Menteri Agraria dan Tata Ruang Arief Budimanta.

Kemudian untuk, Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan diisi oleh Muhamad Prananda Prabowo, Menteri Sosial Zannubah Ariffa Chafsoh, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Grace Natalie, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Menkominfo Angela Herlina Tanoesoedibjo.

Selanjutnya posisi Jaksa Agung dipegang oleh Mahfud MD, Sekretaris Kabinet akan dijabat Maruarar Sirait dan Kepala Staf Kepresidenan diisi oleh Diaz Hendropriyono.

Daftar Kabinet Jokowi

Beredar sebuah pesan berantai menginformasikan daftar calon menteri Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf untuk periode 2019-2024.

Bahkan pesan ini terkesan resmi dengan logo Garuda dan berjudul " Risalah Rapat Pengangkatan Menteri Pembantu Presiden dalam Kabinet Kerja II."

Berikut beberapa nama berikut jabatan yang dirilis dalam pesan tersebut:

Menteri Sekretaris Negara : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Menteri Perencanaan Pembangunan Negara : Dr. Ir. Arief Yahya, M.Sc.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman : Luhut Binsar Panjaitan, M.P.A.

Menteri Perhubungan : Prof. Dr. Techn. Ir. Danang Parikesit, M.Sc.

Baca: Klasemen dan Top Skor Liga 1 2019, Satu Tim Belum Terkalahkan, Persija Turun ke Zona Merah

Baca: Demi Galih, Barbie Kumalasari Berusaha Minta Maaf ke Fairuz, Apa Kata Elma Theana?

Baca: Tata Cara Puasa Ayyamul Bidh 13,14,15 Dzulqaidah, Simak Bacaan Niat hingga Manfaatnya

Menteri Kelautan dan Perikanan : Susi Pudjiastuti

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral : Ignasius Jonan

Menteri Pariwisata : H. Dedi Mulyadi, S.H.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan : Dr. H. Moeldoko, S.I.P.

Menteri Dalam Negeri : Ir. Hasto Kristiyanto, MM.

Menteri Luar Negeri : Retno Lestari Priansari Marsudi

Menteri Pertahanan : Agum Gumelar, M.Sc.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia : Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H.,M.Sc.

Menteri Komunikasi dan Informatika : Angela Herlina Tanoesoedibjo

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan : Muhammad Prananda Prabowo

Menteri Agama : KH. Asep Saepudin

Menteri Kesehatan : Dr. Hasto Wardoyo, SP. OG.

Menteri Sosial : Zannuba Ariffah Chafsoh, M.P.A.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : Grace Natalie Louisa S.Ak

Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah : Prof. Dr. Abdul Munir Mulkhan.

Menteri Pemuda dan Olahraga : Erick Thohir

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi : Budiman Sudjatmiko, M.Sc, M.Phil.

Pejabat setingkat Menteri

Jaksa Agung : Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD

Panglima Tentara Nasional Indonesia : Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia : Prof. Drs. H. Muhamad Tito Karnavian, M.A,Ph.D

Sekretaris Kabinet : Maruarar Sirait, S.IP.

Bantahan TKN

Saat dikonfirmasi, Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ahmad Rofiq tegas membantah hal tersebut.

"Hoax! Sampai sekarang memang berseliweran nama-nama yang diprediksi masuk dalam kabinet jilid II. Saya melihatnya ini sih sebagai "rame-rame" saja. Tapi sekali lagi bisa dipastikan saat ini informasi tersebut hoax," katanya kepada Tribunnews.com.

Jusuf Kalla Dukung Jokowi Pilih Menteri yang Berani Ambil Keputusan

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan dirinya Jokowi memilih menteri yang berani dalam mengambil keputusan.

menurut Jusuf Kalla sebagai pembantu presiden para menteri kelak diharapkan dapat menangkap dan mengatasi permasalahan dengan efektif dan efisien.

"Kalau mengulur-ngulur atau tidak cepat mengeksekusi lambat perkembangan pertumbuhan kita. Ekonomi, politik, dan sosial. Maka presiden lebih menekankan menteri yang berani mengeksekusi," ujar Jusuf Kalla di kantor Wapres RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2019).

Baca: TKN Berharap Amien Rais Cs Jadi Oposisi yang Punya Niat Menyejahterakan Rakyat

Baca: Respons Bawaslu Sikapi Putusan MA Tolak Permohonan Prabowo-Sandi Terkait Kecurangan Pilpres 2019

Baca: Keponakan Prabowo Subianto Bantah Gugat Partai Gerindra ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Mantan politikus senior Golkar ini bealasan, menteri dengan kriteria pemberani dapat mewujudkan Visi Indonesia.

"Pada dasarnya menteri itu mengambil keputusan, mengeksekusi keputusan dari program yang ada sesuai bidangnya. Sehingga harus orang yang punya ketegasan pikiran dan tindakan," ungkap dia.

Presiden terpilih Joko Widodo menegaskan, akan memilih sosok pemberani dalam membantu pemerintahnnya.

Hal itu ia sampaikannya saat pidato dihadapan pendukungnya di SICC, Jawa Barat, pada Minggu malam 14 Juli 2019.

Menurut Jokowi, sosok menteri yang berani dibutuhkan, salah satunya agar reformasi birokrasi dapat diimplementasikan, sesuai harapan.

Wajar minta jatah

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai wajar jika sejumlah partai politik meminta jatah dalam kabinet mendatang.

Ia beralasan, berbagi kekuasaan merupakan tujuan dalam politik.

"Itu rumusan politik dimana pun. Jadi memang tujuannya ikut pemilu, capek-capek berkampanye, itu untuk mendapat kekuasaan. Itu wajar-wajar saja partai mencoba untuk mendapatkan kursi pemerintah kabinet yang baik. Itu wajar-wajar saja," ujar dia yang ditemui di kantor wapres RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, pada Selasa (16/7/2019).

Namun Jusuf Kalla menilai, permintaan jatah menteri tentu perlu disesuaikan dengan kursi di DPR RI yang diraih sebuah partai politik.

Baca: 400.000 Beasiswa KIP Kuliah Untuk Mahasiswa Tidak Mampu Disiapkan Pemerintah Tahun Depan

Baca: Politikus PDIP: Rakyat yang Tidak Pilih Jokowi Butuh Kanal untuk Suarakan Pendapat

Baca: Motif di Balik Kasus Mutilasi ASN Kemenag Bandung Terungkap, Begini Runut Peristiwanya

Baca: Mayat Wanita Tanpa Busana Ditemukan di Parit Sawah, Berikut Asal usul Korban dan Dugaan Polisi

Baca: Kelakar Jokowi Kepada Surya Paloh: Selamat Ulang Tahun Ke-38

"Ya tentu ada aturan dan kewajarannya. Tentu partai yang mempunyai kursi yang besar mendapat juga di kabinet juga yang memadai," kata Jusuf Kalla.

Sejauh ini, dirinya berharap agar kabinet Jokowi-Maruf Amin dapat diisi orang-orang yang berani mengambil keputusan serta tepat, efektif, dan efisien.

"Kalau mengulur-ngulur atau tidak cepat mengeksekusi lambat perkembangan pertumbuhan kita. Ekonomi, politik, sosialnya. Maka presiden lebih menekankan (calon) menteri yang berani mengekseskusi," ungkap mantan ketuau umum partai Golkar ini.

Partai politik seperti PKB, NasDem, hingga PPP diketahui secara terang-terangan meminta jatah menteri.

Namun, presiden terpilih 2019-2024 Joko Widodo pernah buka suara terkait susunan kabinet ke depan.

Jokowi pun tidak menampik kabinet terdiri dari komposisi kalangan partai dan profesional, bahkan sejumlah menteri lama juga akan dipertahankan.