Respons Politikus PDIP Sikapi Golkar dan PKB Berebut Kursi Ketua MPR
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Andreas Pareira sebaiknya soal kursi ketua MPR diselesaikan dengan musyawarah
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi rebutan di antara Partai politik dalam koalisi Indonesia Kerja (KIK), khususnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Golkar.
Menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Andreas Pareira sebaiknya soal kursi ketua MPR diselesaikan dengan jalan musyawarah.
Apalagi pimpinan MPR harus bicara soal kepentingan nasional.
"Prinsip musyawarah yang seharusnya lebih dikedepankan di sini. Bukan kuat-kuatan kepentingan dari masing-masing partai politik," ujar anggota DPR RI ini kepada Tribunnews.com, Rabu (17/7/2019).
Ia pun mengingatkan, Undang-undang MD3 mengatakan pimpinan MPR dipilih secara musyawarah.
"Kalau pimpinan DPR kalau boleh kita bilang ini speaker of politics. Tetapi pimpinan MPR itu dia seharusnya lebih menjadi speaker of national interest. Jadi dia harus bicara kepentingan nasional," jelas Andreas Pareira.
Baca: Pasca Pertemuan Prabowo-Jokowi, JK Bilang Situasi Politik Lebih Sejuk
Baca: Lapas Porong Geger Mata Napi Ditusuk Menggunakan Pisau oleh Napi Lain
Baca: Anggota Komisi I DPR: Tidak Ada Informasi Menyebutkan Bahwa Aswar Hasan Terafiliasi HTI
Baca: Ibu Hamil Tewas Usai Sepeda Motor yang Ditumpangi Tabrakan dengan Motor Lain
Karena itu, Ketua MPR harus dimusyawarahkan antara pimpinan partai sambil membicarakan apa yang akan dilakukan MPR ke depan.
"Dari Parpol mana mengutus siapa. Silakan. Kemudian ketua MPR ini kita minta berikan tanggung jawab untuk menyusun agenda-agenda setting yang sudah disepakati oleh para pimpinan partai tadi," ucap Andreas Pareira.
Di banyak negara, dia mencontohkan, national assembly biasanya berasal dari kelompok yang kalah atau minoritas.
Sehingga ada semacam national convention untuk power sharing.
"Kalau mau bilang apa gotong royong, keguyuban politik ada di dalam lembaga yang namanya ya MPR tersebut," kata Andreas Pareira.
Cak Imin Incar Kursi Ketua MPR
Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengaku lebih tertarik menjabat ketua MPR RI ketimbang menjadi menteri pada kabinet pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.
