Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Kasus BLBI

KPK Kembali Panggil Rizal Ramli Jadi Saksi Dalam Kasus BLBI Jumat Besok

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Mantan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Ekuin), Rizal Ramli, Jumat besok

KPK Kembali Panggil Rizal Ramli Jadi Saksi Dalam Kasus BLBI Jumat Besok
TRIBUN/DANY PERMANA
Ekonom Rizal Ramli berbincang dengan awak Tribunnews.com terkait perkembangan ekonomi Indonesia terbaru di Kantor Redaksi Tribun Network, di Palmerah, Jakarta, Rabu (6/2/2019). TRIBUNNEWS/DANY PERMANA 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Mantan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Ekuin), Rizal Ramli, Jumat (19/7/2019) besok.

Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) periode 2000-2001 itu bakal memberikan kesaksiannya terkait kasus korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

"Besok diagendakan pemeriksaan Rizal Ramli sebagai saksi dalam perkara ini dengan tersangka SJN (Sjamsul Nursalim) dan ITN (Itjih Nursalim)," ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, kepada pewarta, Kamis (18/7/2019).

Baca: Sempat Konflik Akibat Lahan, Wali Kota Tangerang-Kemenkumham Damai

Baca: Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Laporkan Politisi PSI, Rian Ernest

Baca: BREAKING NEWS : Alat Vital Bayi Digigit Anak Anjing Peliharaan Ayahnya

Baca: Oesman Sapta Odang Berharap Pimpinan MPR Dipilih Secara Musyawarah

Sedianya, Rizal Ramli dipanggil KPK, Kamis (11/7/2019) pekan lalu.

Namun, ia meminta penjadwalan ulang.

Sekadar informasi, pada 2 Mei 2017, Rizal Ramli pernah mengungkapkan bahwa kasus dugaan korupsi BLBI terjadi karena beberapa faktor.

Salah satunya adalah kesalahan pemerintah dalam mengambil kebijakan.

Rizal Ramli mengatakan, kebijakan pemberian BLBI saat krisis pada 2002 dikeluarkan melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pemberian Jaminan Jaminan Kepastian Hukum Kepada Debitur yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum Kepada Debitur yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham.

Melalui Inpres tersebut, Bank Indonesia lalu menggelontorkan bantuan kepada 48 bank yang nyaris kolaps dengan jumlah mencapai Rp147,7 triliun.

Halaman
1234
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas