TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Biro travel umrah sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) berteriak dan protes menyusul dua startup Indonesia, Tokopedia dan Traveloka, dilibatkan dalam Umrah Digital Enterprise.

Mulanya, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi lewat Menteri Komunikasi dan Informatika dua negara sepakat mengembangkan potensi ekonomi digital, terutama berkenaan dengan kegiatan umrah.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, yang mewakili Indonesia dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bersama Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi Arab Saudi, Abdullah Alswaha, mengatakan umrah merupakan pasar potensial untuk kedua negara.

"Kami berkomitmen menjadikan kerja sama ini tidak sekadar MoU atau Memorandum of Understanding, melainkan MoA, yakni Memorandum of Action," kata Rudiantara melalui keterangan resmi yang diterima KompasTekno Jumat (5/7/2019).

"Pasar umrah merupakan captive market yang potensial, baik untuk Arab Saudi maupun Indonesia, karena semua umat Muslim akan menunaikan ibadah umrah," sambung Rudiantara.

Dalam kerja sama ini, Indonesia dan Arab Saudi akan mengembangkan program "Umrah Digital Enterprise" sebagai platform digital untuk para calon jemaah.

Program ini juga akan melibatkan Tokopedia dan Traveloka sebagai perwakilan dari Industri Indonesia.

Umrah Digital Enterprise nantinya diharapkan akan menjadi sebuah platform yang dapat melancarkan kerja sama kegiatan umrah oleh kedua negara dengan memberikan pengalaman ibadah yang lebih efisien dari segi biaya dan waktu.

Protes muncul dari PPIU sehingga Kementerian Agama mengundang Tokopedia dan Traveloka dalam rapat bersama di Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Jumat (19/7/2019), dan turut dihadiri perwakilan Kemenkominfo.

Di tengah polemik umrah digital ini, Pengasuh Pondok Pesantren Queen Al Azhar Jombang, KH Zahrul Azhar Asad memberikan perspektif dan masukan bagi pihak terkait.

Kiai muda NU yang akrab disapa Gus Hans ini menilai tidak semua teknologi bisa diterapkan. Ia mencontohkan bagaimana teknologi cloning manusia sudah bisa Jepang lakukan namun terbentur etika sehingga tidak bisa diterapkan.

Begitu juga umrah sebagai ibadah bagi umat Islam mengandung aturan dan nilai di dalamnya.

"Ketika memandang ibadah sebagai objek bisnis semata inilah yang terjadi," ungkap Gus Hans kepada TribunJakarta.com, Minggu (21/7/2019), saat mengomentari Umrah Digital Enterprise yang digagas Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Arab Saudi.

Jangan sampai munculnya umrah digital mematikan PPIU, lembaga yang selama ini sudah memenuhi persyaratan memberangkatkan calon jemaah umrah dan mengikuti aturan Kemenag.