Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Ketua DPR Dukung Jokowi Reformasi Total Birokrasi dan Pangkas Lembaga Tidak Efektif

Pemerintah merencanakan ada beberapa lembaga negara non struktural lainnya yang akan dilebur atau dibubarkan

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
zoom-in Ketua DPR Dukung Jokowi Reformasi Total Birokrasi dan Pangkas Lembaga Tidak Efektif
Istimewa
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dan MenPAN RB Syafruddin 

Caption: Ketua DPR RI Bambang Soesatyo bertemu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Komjen Pol (Purn) Syafruddin, di Ruang Kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Selasa (23/7/2019).

Jokowi : Reformasi birokrasi mutlak dilakukan

Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan ada sejumlah terobosan yang akan dilakukannya di periode kedua kepemimpinannya kelak.

Namun, Jokowi menegaskan reformasi birokrasi adalah hal yang paling prioritas dari semua terobosan yang ada.

Baca: Jokowi : Anak Saya Tak Ada yang Tertarik Politik

Presiden Joko Widodo melakukan sesi wawancara bersama Tribunnews.com di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/7/2019). Dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi memaparkan mengenai visi pemerintahannya dalam 5 tahun ke depan kepada tim Tribunnews.com. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
Presiden Joko Widodo melakukan sesi wawancara bersama Tribunnews.com di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/7/2019). Dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi memaparkan mengenai visi pemerintahannya dalam 5 tahun ke depan kepada tim Tribunnews.com. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA (TRIBUN/DANY PERMANA)

"Reformasi birokrasi mutlak dilakukan," kata Jokowi dalam sesi wawancara eksklusif dengan Tim Tribun Network di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (18/7/2019).

"Sehingga butuh lembaga yang semakin sederhana (simpel)," kata Jokowi.

Jokowi mengakui birokrasi di Indonesia cukup rumit dan berlapis-lapis.

Berita Rekomendasi

"Coba bayangkan, kita perintah ke menteri. Menteri perintah kepada direktur jenderal (dirjen). Selanjutnya dirjen kepada direktur," tutur Jokowi.

"Direktur kemudian kepada kasubdit, selanjutnya turun ke kepala seksi. Wow.., muter-muter, beberapa bulan kemudian baru sampai ke saya lagi. Ini yang membuat kecepatan, fleksibilitas, menjadi hilang," kata Jokowi menambahkan.

Di periode pertamanya memimpin, dia mengaku telah banyak melakukan penyederhanaan birokrasi, di antaranya dengan menjalankan program deregulasi.

Presiden Joko Widodo melakukan sesi wawancara bersama Tribunnews.com di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/7/2019). Dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi memaparkan mengenai visi pemerintahannya dalam 5 tahun ke depan kepada tim Tribunnews.com. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
Presiden Joko Widodo melakukan sesi wawancara bersama Tribunnews.com di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/7/2019). Dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi memaparkan mengenai visi pemerintahannya dalam 5 tahun ke depan kepada tim Tribunnews.com. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA (TRIBUN/DANY PERMANA)

Baca: PKB: Koalisi Partai Politik Jokowi-Maruf Amin Tak Butuh Gerbong Besar

"Sebenarnya kita sudah motong banyak sekali. Contoh, izin membangun pembangkit tenaga listrik, sebelumnya perlu 259 izin. Nggak tahu, mungkin 10 koper untuk membawa dokumen tidak cukup," tutur Jokowi.

"Itu sudah kita potong menjadi 58 izin. Menurut saya, 58 (izin) itu masih banyak banget. Ini lah mengapa investasi kita tersendat-sendat. Mangkanya kami masih diberi kesempatan lima tahun lagi, ya untuk menata yang seperti ini," ucap Jokowi.

Ancaman Jokowi

Reformasi birokrasi menjadi satu dari lima visi yang dibacakan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk kepemimpinannya pada lima tahun mendatang.

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas