Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Puan Maharani angkat bicara terkait wacana partai oposisi masuk koalisi Jokowi.

Puan Maharani memastikan hal tersebut belum dibahas secara detail.

Namun, ia menyebut, semuanya akan dibicarakan bersama partai politik koalisi pendukung Jokowi.

Hal itu disampaikan Puan Maharani saat menghadiri acara pembubaran TKN di Restoran Seribu Rasa, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2019).

"Ini kan dibicarakan. Kalau ada pertemuan-pertemuan, ada silahturahmi-silahturahmi, saya rasa itu politik dinamis ya. Silahturahmi sebagai masyarakat bangsa timur ya harus dibangun," ucap Puan Maharani.

Baca: PVMBG Imbau Masyarakat di Sekitar Gunung Tangkuban Parahu Waspada Letusan Freatik

Baca: Kawasan Wisata Gunung Tangkuban Parahu Ditutup Sementara

Baca: Viral Video Pria Ancam Bunuh Anies Baswedan, Polisi Kerahkan Tim Siber Hingga Tanggapan Anies

Baca: Pergoki Suami Berhubungan Intim dengan Selingkuhan, Istri Sah Ngamuk Cukur Rambut Pelakor

Ia menegaskan, semuanya juga akan dibicarakan dengan Presiden Jokowi.

"Ini dibicarakan, dan didiskusikan dengan Presiden. Dan masih lama lah," kata Puan maharani.

Ia pun mengungkapkan, setelah TKN bubar, tidak ada wadah lagi yang diwacanakan untuk dibentuk.

"Sampai sekarang tidak ada wacana untuk membuat suatu wadah kembali saat TKN ini selesai," jelasnya.

Kabinet ramping

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera menyarankan agar Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) merampingkan kabinet untuk periode kedua pemerintahannya.

“Indonesia harus menuju negara Good Governance. Saya berharap periode ke-2 Bapak Jokowi melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh dengan merampingkan kabinet baru berjumlah maksimal tidak lebih daripada 20 menteri/lembaga setingkat menteri,” ujar Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini kepada Tribunnews.com, Kamis (4/7/2019).

Wakil Ketua BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 lalu itu beralasan dengan rampingnya kabinet akan memperkuat koordinasi dan sinergi satu dengan lainnya.

Baca: Alexander Marwata Daftar Calon Pimpinan KPK Padahal Sebelumnya Pernah Bilang Sudah Capek

Baca: Bos AirAsia Tony Fernandes Sarankan Pemerintah Tak Perlu Terlalu Mengatur Industri Penerbangan RI

Baca: Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai Ikut Mendaftar Calon Pimpinan KPK

Baca: Menteri Bidang Ekonomi, Menkumham, dan Jaksa Agung Sebaiknya Tidak Diisi Orang Partai Politik