TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan tidak tertarik untuk bergabung ke koalisi pemerintah Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin.

PKS akan tetap berada di luar pemerintah atau oposisi.

"Semua partai punya kebebasan memutuskan langkah politik masing-masing. Saya pribadi selalu berpendapat, koalisi pendukung Prabowo sesuai etika dan logika publik menjadi #KamiOposisi. PKS insya Allah istiqomah. Walau keputusan akhir ada di Musyawarah Majelis Syuro," ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Minggu (28/7/2019).

Hal ini menanggapi pernyataan Kepala Staf Presiden, Moeldoko bahwa setelah Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dibubarkan maka akan ada koalisi plus-plus.

Sikap PKS berada di luar pemerinahan itu dia yakin akan diikuti oleh partai politik lainnya.

"PKS yakin insya Allah akan bersama dengan banyak pihak di #KamiOposisi," tegas Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini.

Apalagi, bila koalisi pemerintah gemuk, maka akan ada partai di kubu Jokowi yang kecewa, sehingga kemudian berbalik menjadi oposisi.

"Parpol dan para penggiat demokrasi akan mendukung #KamiOposisi. Belum lagi peluang koalisi Pak Jokowi yang kecewa dengan pembagian kue," jelas Mardani Ali Sera.

PKB Syaratkan 6 Hal

Sementara itu, Ketua DPP PKB Lukman Edy angkat bicara mengenai pernyataan Kepala Staf Presiden, Moeldoko bahwa setelah Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dibubarkan maka akan ada koalisi plus-plus dengan tambahan partai pendukung Prabowo-Sandi.

Menurut Edy, boleh boleh saja partai pendukung Prabowo-Sandi, masuk ke dalam kaolisi pemerintah Hanya saja partai tersebut harus terlebih dahulu menunjukkan bukti niat bergabung ke koalisi.

"Supaya tidak terkesan hanya dagang sapi berharap pembagian kursi kekuasaan. Kalau niat membangun koalisi hanya berdasar kepada kepentingan pragmatis seperti itu, bukan hanya PKB yang menolak tetapi masyarakat juga akan sinis," katanya, Jumat, (26/7/2019).

Niat yang harus ditunjukkan tersebut menurut Edy, pertama yakni, tidak mengulang kembali narasi-narasi yang berbau fitnah.

"Yang kedua menyatakan komitmen untuk tidak menggunakan politik identitas dalam membangun demokrasi kita," katanya.

Ketiga ia mengatakan partai tidak memberikan tempat kepada kekuatan intoleransi dan radikal, sekaligus menyatakan ikut bertanggung jawab mengikis semua potensi intoleransi dan radikalisme.