Biaya Rp 400 triliun dinilai baru bisa menutup kebutuhan kawasan inti sebesar 2.000 hektare saja.

TRIBUNNEWS.COM - Rencana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan sudah disetujui Presiden Joko Widodo.

Hal itu dikonfirmasi oleh Bambang Brodjonegoro, Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional.

Dibalik pemindahan ibu kota baru memiliki berbagai risiko yang perlu dihadapi.

Estimasinya, kebutuhan modal yang harus disiapkan pemerintah untuk memindahkan ibu kota sebesar Rp 400 triliun.

Berikut tanggapan pengamat soal pemindahan ibu kota ke Kalimantan:

Baca: Pria 37 Tahun Tewas Mengenaskan dalam Kecelakaan Motor di Flyover, Badan dan Kepalanya Terpisah

Baca: Sebentar Lagi Bebas & Rumah 3,5 M Terjual, Syaiful Jamil akan Balas Dendam dengan Rekan Sesama Artis

Baca: Ramalan Zodiak Hari Ini 1 Agustus 2019: Cancer Awas Jadi Kambing Hitam, Pisces Jodohmu Akan Datang

Baca: Video Geprek Bensu Ruben Onsu Terbakar Viral di WhatsApp, Twitter, Facebook, Badai Segera Berlalu!

Baca: Niat Puasa Tarwiyah dan Puasa Arafah, Ibadah Sunah di Bulan Mulia Zulhijah untuk Mendapat Berkah

1. Sibarani Sofian, Founder Urban+

Sibarani Sofian mengatakan, ongkos Rp 400 triliun itu untuk pemindahan ibu kota dinilai kecil.

“Untuk wilayah 400.000 kilometer persegi dan 2.000 hektare kawasan inti, itu kecil,” katanya pada Rabu (31/7/2019).

Biaya Rp 400 triliun dinilai baru bisa menutup kebutuhan kawasan inti sebesar 2.000 hektare saja.

Nah, sisanya dibutuhkan model pembiayaan yang membuat investor tertarik.

“Lewat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) serta melibatkan swasta yang memiliki pengalaman,” kata Sibarani Sofian.

Model konsep yang diusung juga perlu dipikirkan matang. Beberapa proyek di luar negeri perlu menjadi contoh baik sisi positif maupun negatif.

Sibarani mengatakan, Brasil melakukan pengembangan Brasilia dinilai gagal karena konsep pembiayaannya banyak bergantung dari pemerintah.