3. Tory Damantoro, Direktur Eksekutif Center for Infrastructure Studies of Indonesia

Tory Damantoro mengatakan, pemindahan infrastruktur ini membutuhkan lembaga tersendiri.

“Jadi jangan antar kementerian saling koordinasi, buat saja satu badan khusus pemindahan ibukota agar semua urusan dipegang lembaga itu,” katanya.

Pembangunan ibu kota baru, tambah Tory diakui pula punya risiko tinggi.

Pasalnya, pembangunan dilakukan di lahan yang benar-benar belum terutilisasi sama sekali.

Investasi model seperti itu bukanlah investasi yang langsung menarik konsumen para investor.

“Investasi itu adalah menciptakan permintaan, bukan memenuhi permintaan,” terangnya.

Terakhir kematangan konsep bakal menentukan bagaimana pola pembiayaan yang dibutuhkan.

Apakah hanya fasilitas pusat saja, pemindahan seluruh komponen pemerintah pusat, atau pembangunan kota baru yang komplet bakal berbeda-beda.

Pemerintah juga harus berani bekerja sama dengan pengembang-pengembang properti di Indonesia agar pembangunan dan perencanaan kotanya bisa berhasil.

Tujuannya tidak lain adalah memberikan infrastruktur publik yang matang.

4. Yayat Supriatna, Pengamat Tata Kota

Menurut Yayat Supriatna, baik atau tidaknya perpindahan ibu kota bagi Jakarta ditentukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Itu tergantung Pemprov DKI, apakah mereka mau membantu menata ulang kota atau tidak. Setelah (ibu kota) pindah, mau diapakan?" kata Yayat seperti dikutip Kompas.com, Selasa (30/7/2019).