Sekjen PSI Jawab Soal Isu Partai Non-Parlemen Dapat Jatah Pimpin Lembaga
Partai koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin terbagai menjadi dua, yakni berada di parlemen dan di luar parlemen.
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Fajar Anjungroso
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin terbagai menjadi dua, yakni berada di parlemen dan di luar parlemen.
Mereka yang berada di parlemen seperti PDIP, Golkar, PKB, NasDem, dan PPP. Sementara yang berada di luar, diantaranya PKPI, PBB, PSI, Hanura, dan Perindo.
Bagi partai non parlemen, dikabarkan tidak akan mendapatkan jatah kursi menteri.
Namun, partai non parlemen akan berada di posisi tertinggi di setiap lembaga atau menjadi ketua atau lembaga.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal PSI, Raja Juli Antoni mengatakan, itu hanya gosip politik saja.
Baca: Heboh Video Penurunan Bendera Partai Solidaritas Indonesia, Ketua PSI Sulut: Tindakan Melawan Hukum
Ia mengatakan, belum ada pembicaraan terkait hal tersebut.
"Belum ada sama sekali. Gosip politik saja sepertinya," kata Raja Juli Antoni kepada wartawan di Jakarta, Kamis (1/8/2019).
Antoni pun menegaskan, partainya bersikap realistis terkait hal itu. Ia oun enggan berandai-andai PSI akan mendapatkan apa.
"PSI lebih realistis dalam politik, tidak mau berandai-andai. Apa pun keputusan Presiden terpilih, PSI akan dukung penuh," ungkap Antoni.
Untuk itu, lanjut Antoni, di kabinet atau tidak, PSI akan tetap mendukung Jokowi.
"Di kabinet atau tidak, PSI akan selalu dukung Pak Jokowi," pungkasnya.
