Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) membantah telah ada kespekatan di internal koalisi Indonesia Kerja (KIK) bahwa Ketua MPR menjadi jatah Partai Golkar karena merupakan partai peraih kursi ke dua terbanyak di parlemen.

Menurut mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu masalah Ketua MPR masih dibicarakan di koalisi.

"Belum ada keputusan sampai ke sana (Ketua MPR)," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, (2/8/2019).

Baca: Sonny Septian Doakan Kesuksesan Barbie Kumalasari Rilis Lagu

Baca: BMKG Catat Gempa 7,4 SR: Berikut Lokasi yang Mendapat Peringatan Siaga dan Waspada

Baca: Prakiraan Cuaca 33 Kota Besar Sabtu (3/8/2019) Pontianak dan Banjarmasin Cerah Berawan

Baca: Daftar Barang Hotel yang Boleh dan Dilarang Dibawa Pulang

Ia mengatakan yang sudah menjadi kesepakatan yakni masalah pimpinan MPR harus dimusyawarahakan terlebih dahulu di internal koalisi sebelum di bawa ke rapat paripurna MPR.

"Harus musyawarah di koalisi tuntas, ini saya harapkan di koalisi harus tuntas baru kita bawa ke mpr ya. Kalau di koalisi gak tuntas nanti repot," katanya.

Menurut Cak Imin ada dua alternatif paket pimpinan MPR yang dibicarakan di Koalisi saat ini.

Pertama yakni paket pimpinan dengan melibatkan partai di luar koalisi, serta paket pimpinan dengan melibatkan partai di luar koalisi.

Menurutnya belum diketahui alternatif mana yang akan disepakati koalisi.

Saat ini dari dua alternaif tersebut, semuanya masih mungkin untuk dibawa ke paripurna MPR.

"Masih belum bisa dibaca ya idealnya gimana kaya apa ya. Karena pertemuan diskusi bareng semua yang penting titik temu idealnya," katanya.

Sebelumnya, Pemilihan pimpinan MPR (Ketua dan wakil) akan ditentukan melalui sistem paket yang ditentukan dalam Rapat Paripurna MPR.

Paket calon pimpinan nanti akan dipilih oleh 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD.

Pengamat menyebut bahwa kemungkinan akan ada dua paket yang akan bertarung dalam pemilihan calon ketua MPR.