Ini yang baru kita petakan, nanti bisa saja di PTN-Badan Layanan Umum, tapi harus kita harmonisasi dulu undang-undang dengan peraturan tentang pengelolaan pendidikan tinggi.

Supaya antara dosen Indonesia dengan asing memiliki hak yang sama sehingga bisa saling berkompetisi.

Kita coba lihat dari pengalaman negara lain. Di Arab Saudi ada perguruan tinggi bernama King Fahd University of Petroleum and Minerals.

Dulu sebelum tahun 2005 dia masuk 800 besar universitas di dunia, tapi sekarang sudah masuk 500 besar atau peringkatnya melejit sekitar 189 tingkat, alasannya ternyata selama kurun waktu tersebut mereka menerapkan 40 persen tenaga pengajarnya adalah asing.

Yang mau saya sampaikan, jangan kebijakan ini dilihat sebagai pencorengan atas marwah atau harga diri bangsa.

Kalau ditanya apakah perguruan tinggi yang mempekerjakan tenaga asing langsung jadi liberal, kan tidak, nasionalisme tetap dijaga.

Sudah saatnya kita membuka diri, jangan menutup diri terus terhadap persaingan global, dan harus ditantang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Tribun: Kalau masih harus ubah undang-undang kapan diterapkan?

Target kami tahun 2020 sudah mulai bisa dilaksanakan, kalau hanya terpaku pada peraturan tak akan jalan program ini. Kami juga siap bicarakan dengan DPR RI.

Tribun: Sebelumnya kita sudah banyak melakukan kerja sama riset pendidikan dengan luar negeri. Apakah itu tak cukup membantu meningkatkan kualitas pendidikan kita?

Kita pernah punya kerja sama riset Newton Fund dengan Inggris, lalu dengan USAID SHERA, dan kami sedang lakukan aliansi riset bersama Masschussets Institute of Technology yang merupakan perguruan tinggi terbaik dunia.

Kalau bisa dikembangkan bisa mengangkat martabat Indonesia.

Kalau ditanya apakah membantu atau tidak, perlu diketahui kita memiliki 292 ribu dosen di seluruh Indonesia tapi tinggal produktifitasnya bagaimana.

Kalau tidak ditantang mereka tidak akan menggeliat, teorinya sudah seperti itu untuk menciptakan hal yang lebih baik.