"PLN harus segera membuat tim Siber kontra terorisme yang memeriksa semua jaringan instalasi, termasuk perangkat dan email para petugas di lapangan agar aman dari serangan, " ujar alumni S2 Intelijen UI tersebut.

Ridlwan menambahkan, rencana darurat dan mitigasi dari PLN juga harus dievaluasi. Termasuk prosedur tanggap darurat bagi instalasi di pusat kota Jakarta.

"PLN bisa bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara ( BSSN) yang mempunyai kapabilitas dan personel untuk melakukan deteksi dini serangan Siber, " jelas Ridlwan.

PLN , lanjutnya, juga perlu membangun sistem komunikasi darurat jika kejadian serupa berulang.

"Jangan sampai ketika ada kejadian blackout justru pihak manajemen sulit berkomunikasi antar jajaran karena provider telekomunikasi mati. Harus disiapkan sistem lain, misalnya telepon satelit atau yang serupa, " katanya.

Dampingi Jokowi

Presiden Joko Widodo meminta PT PLN (Persero) melakukan perbaikan dan evaluasi secepat-cepatnya atas kejadian gangguan listrik massal yang melanda Jakarta dan sebagian wilayah di Pulau Jawa pada Minggu, 4 Agustus 2019, kemarin.

Secara tegas, ia tidak ingin hal serupa terjadi lagi di kemudian hari.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat dirinya menyambangi kantor pusat PT PLN (Persero) di Kebayoran Baru, Jakarta, Senin, 5 Agustus 2019.

Presiden tiba sekitar pukul 08.45 WIB dan langsung menuju ruang rapat yang terletak di lantai dasar.

Turut mendampingi Presiden saat mengunjungi kantor pusat PLN antara lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian.

 “Yang paling penting saya minta perbaiki secepat-cepatnya. Dari beberapa wilayah yang belum hidup segera dikejar dengan cara apapun agar segera bisa hidup kembali. Kemudian hal-hal yang menyebabkan peristiwa besar ini terjadi, sekali lagi saya ulang, jangan sampai kejadian lagi. Itu saja permintaan saya,” kata Presiden dikutip dari rilis Setkab.

Di awal rapat, Presiden mempertanyakan penyebab terjadinya gangguan listrik massal tersebut. Menurutnya, dalam sebuah manajemen besar seperti PLN, semestinya ada tata kelola risiko berikut dengan rencana cadangannya.

“Pertanyaan saya, kenapa itu tidak bekerja dengan cepat dan dengan baik?” tanya Presiden.