TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyebaran hotspot terkait potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) saat ini lebih tinggi jika dibandingkan 2018 lalu.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hammam Riza saat ditemui Tribunnews di Kantor BPPT, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2019).

Saat ini, pihaknya pun tengah mengupayakan sejumlah langkah termasuk penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) yang dinilai efektif mengurangi meluasnya karhutla pada beberapa provinsi di tanah air.

BPPT bersama lembaga terkait lainnya akan berusaha meningkatkan langkah pencegahan dan penanganan.

Baca: Kemarin Marahi Direksi PLN, Hari Ini Jokowi Ancam Copot Pangdam dan Kapolda

Karena jumlah hotspot yang tersebar saat ini mencapai angka 900-an.

Jika dibandingkan tahun 2015 lalu, dampak yang dimunculkan karhutla memang lebih rendah, terutama terkait sebaran asapnya.

Namun jika dibandingkan tahun 2018, maka dampak yang ditimbulkan lebih besar.

"Bahwa sekarang ini upaya kita itu harus ditingkatkan, karena kalau dibandingkan 2015 memang asapnya (karhutla kali ini) lebih sedikit dibandingkan 2015. Tapi (tahun ini) lebih banyak dari tahun yang lalu, tahun ini ada sekitar 900-an hotspot," ujar Hammam, kepada Tribunnews.com.

Sebaran hotspot terkait karhutla ini, kata Hammam, tidak hanya terjadi di Riau, namun potensi itu muncul pula pada sejumlah provinsi lainnya, mulai dari Sumatra Selatan hingga beberapa provinsi di Kalimantan.

"Dan terjadinya kebakaran hutan itu mulai merambat dari Riau, Sumatra Selatan udah masuk, Jambi, Kalimantan Barat juga ada, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah," kata Hammam.

Saat ini, sebaran hotspot karhutla sudah mencapai 17 provinsi, sehingga pihaknya harus segera bersinergi dengan lembaga lainnya dalam memadamkan titik api itu.

"Jadi semakin banyak ini provinsinya, ada 17 provinsi yang dianggap rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan," jelas Hammam.

Terkait instruksi yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Karhutla Tahun 2019 yang digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2019), Hammam mengaku sangat mendukung.

Jokowi memang menginstruksikan agar langkah pencegahan segera dilakukan untuk menghindari potensi karhutla yang lebih besar.