Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani tidak sepakat dengan pernyataan Fadli Zon bahwa Gerindra layak mendapatkan kursi Ketua MPR karena merupakan partai nomor dua peraih terbanyak di Pemilu Legislatif 2019.

Menurut Arsul meskipun peraih kursi terbanyak ke dua di Pemilu, Gerindra berada di urutan ke tiga peraih kursi terbanyak di Parlemen, di bawah PDIP dan Golkar.

"Kan gini kalau kursi yang nomor dua itu kan Golkar bukan Gerindra kalau suara iya itu Gerindra, sedangkan di DPR itu boleh dibilang segala sesuatunya ditentukan oleh kursi bukan oleh suara," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (7/8/2019).

Lagian menurut Arsul penentuan kursi ketua tidak bisa berdasarkan suara terbanyak di Pemilu. Kursi pimpinan di MPR ditentukan berdasarkan sistem paket. Sehingga partai yang kursinya paling sedikit di parlemen pun, memungkinkan untuk menjadi Ketua MPR.

"MPR itu dengan cara paket. Artinya kalau paket bisa saja dari yang kecil kaya PPP yang jadi ketua. Ya dong kalau itu disepakati," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon berharap partai-partai lain menyepakati untuk memberikan kursi Ketua MPR kepada Gerindra. Karena menurutnya, Gerindra merupakan partai yang meraih suara terbanyak kedua di Pemilu Presiden 2019.

"Kita berharap kalau bisa disepakati Gerindra sebagai partai kedua terbesar suara dalam perolehan popular hold ya, saya kira itu yang kita ingin harapkan," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (7/8/2019).

Baca: Golkar Yakin PDIP Akan Berikan Kursi Ketua MPR

Menurut Fadli, partainya akan menjajaki komunikasi dengan partai lain agar bisa menyepakati hal tersebut. Atau, minimal membentuk paket pimpinan MPR bersama Gerindra.

"Semuanya (partai) kita jajajaki," katanya.

Menurut Fadli masih banyak waktu untuk membuka komunikasi agar Gerindra bisa mendapatkan posisi Ketua MPR. Masih ada waktu dua bulan lagi sebelum pemilihan.

"Saya kira masih banyak waktu, masih sekitar dua bulan ya, masih sekitar dua bulan lagi, saya kira ruang untuk melakukan komunikasi politik dan silahturahmi politik masih besar, jadi pasti akan berbicara dan akan duduk," pungkasnya.

Sebelumnya, Pemilihan pimpinan MPR (Ketua dan wakil) akan ditentukan melalui sistem paket yang ditentukan dalam Rapat Paripurna MPR. Paket calon pimpinan nanti akan dipilih oleh 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD.

Pengamat menyebut bahwa kemungkinan akan ada dua paket yang akan bertarung dalam pemilihan calon ketua MPR. Paket pertama yakni pimpinan dari partai koalisi pemerintah, dan paket kedua calon pimpinan MPR, dari partai opoisi.

Namun ada juga yang memprediksi bahwa paket pimpinan MPR yang bertarung tidak akan berdasarkan koalisi pada Pemilu Presiden 2019 lalu. Sejauh ini sudah ada tiga partai yang terang-terangan ingin mendapatkan kursi Ketua MPR. Mereka yakni Golkar, PKB, dan Gerindra.