Fadli mengatakan bahwa menyuarakan aspirasi rakyat dan mengkritisi kebijakan pemerintah merupakan tugasnya sebagai wakil rakyat di DPR. Hal itu tidak bisa dilepaskan dari tubuh seorang wakil rakyat.

"Ya saya bekerja kalau sebagai DPR, ya sesuai kepentingan rakyat, ya suara konsituen ya. Itu perintahnya konstitusi," lanjut dia.

Wacana merapatnya Partai Gerindra ke koalisi partai politik pendukung pemerintah muncul setelah Pemilu 2019 usai dan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dinyatakan sebagai pemenang.

Isu itu semakin menguat setelah Ketua Umum Gerindra sekaligus rival Jokowi dalam Pilpres 2019 Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di kediaman Megawati, di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2019) lalu.

Pengamat: Kehadiran Prabowo Sinyal Kuat

Kehadiran Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam Kongres V PDIP menjadi penanda kuat, Gerindra akan bergabung dalam koalisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-KH Maruf Amin pada periode 2019-2024.

Demikian disampaikan Pengamat politik, Leo Agustino kepada Tribunnews.com, Kamis (8/8/2019).

"Jadi penanda kuat bahwa Partai Gerindra akan ikut dalam gerbong koalisi," ujar pengajar di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ini.

Walau dinamikanya hingga sekarang masih terus berlanjut karena ada partai dari koalisi Indonesia Kerja terlihat tidak sepakat dengan ketua Umum PDIP memasukkan Gerindra.

Lebih lanjut dia melihat semua masih sangat terbuka mengenai hubungan PDIP dengan Gerindra pada pemilu 2024 mendatang.

Karena politik bukan matematika, alias sangat dinamis dan cair.

"Boleh jadi pasangan calon mereka diusung. Atau Pasangan PDIP didukung Gerindra, atau sebaiknya, pasangan Gerindra disokong PDIP. Semua bisa mungkin terjadi," papar Leo Agustino.

Namun satu yang pasti, imbuh dia, selagi kepentingan PDIP dan Gerindra sama atau paling tidak dapat diakomodir, maka persahabatan ini akan terus berlanjut pada Pilpres 2024.

"Batu ujiannya ada di Pilkada 2020, 2022, dan 2023. Kita lihat saja," tegasnya.