TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Demokrat Dede Yusuf mengatakan, pengumuman sikap politik Demokrat masih menunggu momentum ulang tahun partai pada 9 September mendatang.

Hal itu disampaikan Anggota DPR ini saat ditemui usai diskusi di Hotel Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta, Senin (12/8/2019).

"Nanti akan diputuskan tentunya akan muncul pada saat ulang tahun Partai Demokrat tanggal 9 September nanti," ujar dia.

Ia mengatakan, saat ini pihaknya masih mencoba memetakan arah politik partai dan belum mau memutuskan terlalu cepat.

"Yang artinya saat ini kami belum memutuskan apapun kita masih membaca petanya kami melihat dimana Demokrat yang pas, atau posisi dimana yang pas," kata Dede.

Meski demikian, Dede menuturkan, tidak menutup kemungkinkan sikap politik Demokrat kembali seperti periode Jokowi pertama, yakni tidak berada di oposisi maupun koalisi, meski di tahun 2019 ini Partai Demokrat berada di pihak koalisi.

"Partai Demokrat itu selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan diatas segalanya jadi karena itu itulah dari dulu kami menjadi penyeimbang nah apakah kita nanti berbicara berada dimana Demokrat. Kami percaya kalaupun kemarin (2014) juga kami tidak ada di dalam tidak ada di luar juga. Kita berada pada posisi penyeimbang," jelas dia.

Sindir Mega

Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Imelda Sari menyindir Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta langsung kepada Presiden terpilih Joko Widodo soal jatah menteri, secara terbuka.

"Dalam 10 tahun itu (era SBY), tidak ada partai koalisi secara terbuka meminta menteri, apalagi saat kongres menyampaikam langsung ke presiden terpilih," ujar Imelda di Jakarta, Sabtu (10/8/2019).

Imelda juga menyindir beberapa ketua umum partai pendukung Jokowi-Ma'ruf yang kerap melontarkan jatah menteri yang diharapkan pada pemerintahan ke depan secara terbuka, melalui media massa.

"Pada saat pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) di pemerintahan, tidak ada satupun partai politik yang meminta-minta menteri secara terbuka. Itu tidak pernah dilakukan oleh partai koalisi," papar Imelda.

Baca: Kongres V PDIP Resmi Ditutup, Prananda Prabowo Ungkapan Terima Kasih untuk Media Massa

Menurut Imelda, dalam penentuan menteri adalah hak prerogatif presiden terpilih dan saat era SBY dibentuk Sekretariat Gabungan (Setgab) dalam menentukan nama menteri.

"Tapi tetap keputusan diserahkan kepada Presiden terpilih, dibahasa secara tertutup tapi terbuka saat fit and propert test," kata Imelda.

Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, secara balk-blakan meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar partainya diberi jatah kursi menteri yang paling besar diantara kelompok politik lainnya.

Baca: Pengamat Hukum Soal Kinerja Pansel Capim KPK: Calon dan Pansel Sama-sama Kredibel

Hal itu secara terbuka disampaikan Megawati di dalam pidatonya di pembukaan kongres V PDI Perjuangan (PDIP) di Grand Inna Bali Beach Hotel, Kamis (8/8/2019).

Acara itu turut dihadiri Presiden Jokowi, Wapres Jusuf Kalla dan Wapres terpilih periode berikutnya Maruf Amin, dan para ketua umum parpol koalisi plus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Awalnya Megawati bercerita bagaimana dirinya menjaga partainya untuk selalu konsisten dengan perjuangan. Selama 10 tahun memerintah, Presiden SBY selalu menawari dirinya agar bergabung ke pemerintahan.

Caranya adalah dengan tawaran kursi menteri. Dan setiap kali juga Megawati selalu menolak.

Megawati mengaku anak-anaknya di partai menggerutu kepadanya saat melakukan penolakan itu. Sebab sudah susah berjuang agar menjadi pemenang pilpres, namun tak pernah mendapat apapun.

Baca: Mahasiswa UBL Korban Peluru Nyasar Jalani Persiapan Operasi di RS Urip Sumoharjo

"Saya omong, kalau elo kepengen jadi menteri (dengan cara seperti itu, red), keluar dari PDIP. Ora patekhen (bahasa jawa saya takkan kehilangan, red)," kata Megawati.

Namun, Megawati berpaling ke Jokowi. Menurutnya, Jokowi mesti memberikan jatah kursi menteri kepada kader PDIP.

Sebab partainya sudah dua kali menjadikan Jokowi sebagai pemenang.

"Orang kita pemenang dua kali. Betul tidak? Saksikan ya. Iya dong. Jangan nanti, (Jokowi bilang, red) 'Ibu Mega, saya kira karena PDIP sudah banyak kemenangan, sudah ada di DPR, nanti saya kasih cuma 4 ya'. Endak mau. Tidak mau. Tidak mau. Tidak mau," kata Megawati yang disambut riuh teriakan para kader PDIP.

"Iya dong. Orang yang tak dapat kemenangan saja minta. Horeeeeeee," teriak Megawati sambil mengepalkan kedua tangannya di hadapan dada.

"Ini dalam kongres partai ya Pak Presiden, saya meminta dengan hormat, bahwa PDIP masuk ke kabinet dengan jumlah menteri yang terbanyak," kata Megawati yang disambut teriakan gemuruh dari kader.