Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Kabinet Jokowi

Jaksa Agung Bukan dari Parpol, HM Prasetyo: Kenapa Baru Sekarang Dipersoalkan?

Politisi NasDem ini menilai orang yang memegang posisi Jaksa Agung terdahulu juga termasuk anggota parpol.

Jaksa Agung Bukan dari Parpol, HM Prasetyo: Kenapa Baru Sekarang Dipersoalkan?
Vincentius Jyestha/Tribunnews.com
Jaksa Agung HM Prasetyo 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo memastikan posisi Jaksa Agung dalam periode selanjutnya tidak akan berasal dari partai politik (parpol).

Menanggapi hal itu, Jaksa Agung HM Prasetyo mengaku saat dirinya ditugaskan dalam posisi itu, ia juga melepaskan ikatan dengan parpol.

"Saya nggak punya respon apa-apa, nggak masalah. Saya sendiri kan, dikatakan saya memang pernah berada di parpol. Tapi ketika ditugaskan sebagai jaksa agung ini, parpol itu melepaskan saya," ujar Prasetyo, di Gedung Kura-kura, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2019).

Ia mengaku heran mengapa hal ini baru dipermasalahkan sekarang. Politisi NasDem ini menilai orang yang memegang posisi Jaksa Agung terdahulu juga termasuk anggota parpol.

Baca: Detik-Detik Jokowi Sentil Wakil Rakyat yang Doyan Jalan-Jalan ke Luar Negeri, Tunjukkan Smartphone

Prasetyo juga mengklaim bahwa Jaksa Agung yang berasal dari parpol pun tak terganggu independensinya selama ini. Namun, ia memastikan menghormati keputusan Presiden Jokowi.

"Ini kembali perlu dipertanyakan, kenapa baru sekarang dipersoalkan. Semua jaksa agung yang ada selama ini tentunya bahkan anggota parpol, saya sendiri bahkan sudah di non-aktifkan dari parpol," ucapnya.

"Selama ini terganggu nggak independesinya? (Menurut saya) Tidak akan terganggu. (Tapi) Itu kan hak prerogatif Presiden," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo menyatakan Kabinet Kerja pada periode mendatang akan diwarnai gabungan menteri dari profesional dan unsur partai politik.

Secara spesifik, Jokowi menyatakan komposisi menteri dari partai politik memiliki porsi yang sedikit lebih kecil ketimbang kalangan profesional.

"Partai politik bisa mengusulkan, tetapi keputusan tetap di saya. Komposisinya 45 persen," kata Jokowi saat bertemu pemimpin media massa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Baca: Saat Iriana, Muhfidah Kalla, dan Megawati Kompak Pakai Kebaya

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...

Berita Terkait :#Kabinet Jokowi

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas