Pengamat: Memang Lebih Baik, Lebih Banyak Menteri dari Non Parpol
Menurut dia, profesional harus mengisi pos-pos Kementerian yang terkait langsung dengan eksekusi agenda prioritas seperti infrastruktur, pembangunan
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Paramadina Djayadi Hanan menilai positif komposisi kabinet Presiden terpilih 2019-2024 Joko Widodo (Jokowi) akan banyak diisi kalangan profesional ketimbang partai politik.
"Memang lebih baik lebih banyak non parpol daripada lebih banyak parpol," ujar Direktur Eksekutif LSI (Lembaga Survei Indonesia) ini kepada Tribunnews.com, Jumat (16/8/2019).
Menurut dia, profesional harus mengisi pos-pos Kementerian yang terkait langsung dengan eksekusi agenda prioritas seperti infrastruktur, pembangunan manusia, ekonomi, reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi, dan hubungan internasional.
"Dengan menyerahkan pos-pos tersebut kepada figur yang kompeten dan cepat dalam mengambil keputusan serta berintegritas dan tidak berasal dari parpol, maka Jokowi akan terbantu untuk bergerak cepat dan fokus selama lima tahun ke depan," ujar jelas Djayadi Hanan.
Baca: Indonesia Masuk 10 Negara dengan Indeks Kesetaraan Digital Terendah di Dunia
Bahkan, Jokowi bisa bekerja tanpa dibebani agenda politik jangka pendek parpol.
Lebih jauh ia menilai Jokowi harus lebih menunjukkan kepemimpinan dan sikap tegasnya di periode kedua. Karena itu parpol harus tunduk pada keputusan itu.
"Saya kira publik secara luas akan mendukung presiden, karena tingkat kepercayaan masyarakat kepada presiden jauh lebih tinggi dibanding tingkat kepercayaan masyarakat kepada parpol," tegasnya.
Golkar: Jokowi Tahu Kebutuhan Bangsa Ini
Partai Golkar menyatakan dukungan terkait komposisi kabinet Jokowi-Maruf Amin yang akan lebih banyak diisu kalangan profesional ketimbang dari partai politik.
Jokowi menyebut porsi untuk menteri dari kalangan profesional sebanyak 55 persen, dan parpol sebanyak 45 persen.
"Penyusunan komposisi kabinet itu merupakan hak preogratif Pak Jokowi sebagai Presiden terpilih," ujar Ketua DPP Golkar, Ace Hasan Syadzily kepada Tribunnews.com, Kamis (15/8/2019).
Baca: Kasus Misteri Hilangnya Perempuan Indonesia di Brisbane Mulai Disidangkan
Golkar yakin Jokowi mengetahui kebutuhan bangsa ini terkait figur yang tepat untuk membantunya dalam merealisasikan janji-janji politiknya.
"Apapun yang diputuskan Pak Jokowi tentu kami mendukungnya. Pak Jokowi dalam menjalankan pemerintahan ke depan membutuhkan tim yang solid dan kuat," tegasnya.
NasDem Terima
