TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta izin kepada anggota dewan untuk memindahkan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat Pidato Kenegaraan dalam sidang tahunan MPR, DPR, DPD di gedung kura-kura, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

"Saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," ucap Jokowi.

Menurut Jokowi, pemindahan ibu kota adalah semata-mata untuk mewujudkan pemerataan ekonomi, karena selama ini ekonomi Indonesia masih bertumpu di Pulau Jawa.

Baca: Jokowi: Jangan Lupakan Peran Gerindra Hingga PKS

Baca: Jelang CPNS 2019 Dibuka, BKN Gelar Simulasi CAT di Sejumlah Wilayah, Syarat Mudah dan Kuota Terbatas

“Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya,” ucapnya.

Menurut Jokowi, ibu kota bukan hanya tentang simbol identitas negara, melainkan juga mencerminkan kemajuan suatu bangsa dan negara.

“Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa,” ucapnya.

Baca: Sebut Lambat Asal Selamat Tak Lagi Relevan, Jokowi: Kita Butuh Cepat dan Selamat!

Namun, terkait letak tepat ibu kota baru, Jokowi tidak menyebutkannya apakah di Kalimantan Tengah atau Kalimantan Timur.

Jangan Sampai Kebanjiran 

Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan sistem drainase di wilayah Ibu Kota Negara baru bakal menjadi hal yan diprioritaskan.

Wilayah ibu kota baru nantinya diharapkan tidak sama seperti DKI Jakarta yang seringkali dilanda banjir jika musim hujan tiba.

"Drainase system juga akan diperhatikan. Kita tidak mau ibu kota baru nanti kebanjiran," ungkap Bambang dalam diskusi Pemindahan Ibu Kota Negara di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019).

Apalagi menurut Bambang, banjir yang terjadi di wilayah Indonesia sebenarnya bukan hanya datang dari faktor iklim ataupun masalah fisik lingkungan.

Melainkan juga bersumber pada buruknya fasilitas drainase yang ada di kota tersebut.

Maka dari itu, ia mengatakan bahwa perencanaan pemindahan ibu kota baru juga wajib berfokus pada masalah sistem drainase yang lebih baik dan tertata.