TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta izin kepada anggota dewan untuk memindahkan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat Pidato Kenegaraan dalam sidang tahunan MPR, DPR, DPD di gedung kura-kura, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

"Saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," ucap Jokowi.

Menurut Jokowi, pemindahan ibu kota adalah semata-mata untuk mewujudkan pemerataan ekonomi, karena selama ini ekonomi Indonesia masih bertumpu di Pulau Jawa.

Baca: Jokowi: Jangan Lupakan Peran Gerindra Hingga PKS

Baca: Jelang CPNS 2019 Dibuka, BKN Gelar Simulasi CAT di Sejumlah Wilayah, Syarat Mudah dan Kuota Terbatas

“Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya,” ucapnya.

Menurut Jokowi, ibu kota bukan hanya tentang simbol identitas negara, melainkan juga mencerminkan kemajuan suatu bangsa dan negara.

“Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa,” ucapnya.

Baca: Sebut Lambat Asal Selamat Tak Lagi Relevan, Jokowi: Kita Butuh Cepat dan Selamat!

Namun, terkait letak tepat ibu kota baru, Jokowi tidak menyebutkannya apakah di Kalimantan Tengah atau Kalimantan Timur.

Jangan Sampai Kebanjiran 

Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan sistem drainase di wilayah Ibu Kota Negara baru bakal menjadi hal yan diprioritaskan.

Wilayah ibu kota baru nantinya diharapkan tidak sama seperti DKI Jakarta yang seringkali dilanda banjir jika musim hujan tiba.

"Drainase system juga akan diperhatikan. Kita tidak mau ibu kota baru nanti kebanjiran," ungkap Bambang dalam diskusi Pemindahan Ibu Kota Negara di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019).

Apalagi menurut Bambang, banjir yang terjadi di wilayah Indonesia sebenarnya bukan hanya datang dari faktor iklim ataupun masalah fisik lingkungan.

Melainkan juga bersumber pada buruknya fasilitas drainase yang ada di kota tersebut.

Maka dari itu, ia mengatakan bahwa perencanaan pemindahan ibu kota baru juga wajib berfokus pada masalah sistem drainase yang lebih baik dan tertata.

Sehingga wilayah ibu kota yang dipastikan berada di Pulau Kalimantan itu tidak lagi terekspos dengan banjir-banjir besar.

"Masalah di Indonesia, kebanjiran itu bukan hanya masalah iklim, atau masalah fisik, tapi karena jeleknya fasilitas drainase. Itu akan menjadi perhatian utama agar kota ini tidak terekspos dengan banjir yang besar," kata Bambang.

Tiang listrik

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkap wilayah Ibu Kota Negara baru tidak akan lagi memiliki tiang listrik ataupun kabel-kabel yang berseliweran di atas jalan.

Di ibu kota baru, kabel-kabel listrik tersebut akan ditaruh di bawah tanah.

"Tidak ada lagi tiang listrik, kabel listrik di atas jalan," kata Bambang dalam diskusi Dialog Nasional III Pemindahan Ibu Kota Negara, di Kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019).

Bagi sebagian orang mungkin hal tersebut terlihat sepele. 

Tapi Bambang mengatakan perencanaan seperti itu merupakan syarat standar bagi perkotaan modern masa depan.

"Kelihatannya sepele, tapi sudah menjadi syarat kota modern. Semuanya harus di bawah tanah. Itulah standar kota modern yang seharusnya," ungkap dia.

Tak hanya itu, Ibu Kota Negara nantinya juga akan mengedepankan efisiensi energi khususnya konsep green housing dan power and gas supply.

Dimana power supply berasal dari clean and reliable energy. 
Utamanya semisal pemberdayaan energi bertenaga surya, biomass yakni pemanfaatan bahan biologis yang hidup atau baru mati untuk digunakan sebagai sumber bahan bakar.

"Utamanya kita akan dorong tenaga surya, biomass, dan menggunakan smart great system," ujar Bambang.

Perihal pasokan gas bagi rumah tangga maupun industri, Bambang menjelaskan di lokasi Ibu Kota Negara baru, seluruh pasokan gas akan dialirkan dengan jaringan gas kota.

Hal ini demi menghilangkan konsumsi gas LPG 3 kg alias gas melon yang tak cuma banyak masalah dan kurang ramah lingkungan, tapi juga memakan subsidi cukup besar.

"Nggak ada lagi cerita LPG 3kg, gas melon segala macem yang udah subsidinya besar, banyak masalah, dan juga tidak ramah lingkungan. Bikin impor makin besar pula. Jadi kita harus fokus pada membangun jaringan gas kota," jelas dia.

Diumumkan Agustus

 ‎Presiden Jokowi mengamini ibu kota negara bakal pindah ke Kalimantan.

Hal ini ditegaskan Jokowi saat ‎kunjungan kerja hari keduanya di Sumatera Utara, Selasa (30/7/2019), tepatnya di The Kaldera Nomadic Escape.

"Ya kan memang dari dulu saya sampaikan, pindah ke kalimantan. Kalimantannya mana nanti kita sampaikan Agustus lah," terang Jokowi.

Orang nomor satu di Indonesia ini meminta masyarakat bersabar menunggu hingga Bulan Agustus. ‎Dimana Provinsi yang bakal dipilihnya menjadi ibu kota baru.

Untuk saat ini, lanjut Jokowi, kajian dari ibu kota baru itu belum rampung dan tuntas. Paparan soal kebencanaan maupun sosial budaya belum selesai.

Baca: Dengan Nada Tinggi Tjahjo Bantah Ada Unsur Politis Dibalik Proses Perpanjangan Izin FPI

"Saat ini ‎kajiannya belum rampung dan tuntas. Kalau sudah rampung, detailnya sudah dipaparkan, kajian kebencanaan seperti apa. Mulai dari kajian air, kajian keekonomian, kajian demografinya, masalah sosial politiknya pertahanan keamanan. Semuanya harus komplit. Kita tidak ingin tergesa-gesa tetapi secepatnya diputuskan," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro juga mengamini Presiden Jokowi telah menyetujui perpindahan ibu kota ke Kalimantan bukan ke Mamuju (Sulbar) ataukah Makassar (Sulsel).

Baca: 10 Tempat Wisata di Tawangmangu, dari Bukit Sekipan Hingga Air Terjun Grojogan Sewu

Jokowi menginginkan rencana pemindahan ibu kota tidak hanya jadi wacana semata. Dia ingin rencana itu segera terwujud.

Ciri-ciri

Pemerintah menargetkan tahun ini lokasi persis ibu kota baru telah rampung.

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Bambang Brodjonegoro menyatakan, kandidat lokasi terkuat berada di pulau Kalimantan.

"Rencananya 2019 ini sudah penentuan lokasi persisnya ibu kota baru," ujar Bambang saat pemaparan dalam seminar di kantor Bappenas Pusat, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019).

Mantan Menteri Keuangan ini menuturkan, dipilihnya pulau Borneo menjadi lokasi ibu kota baru dengan beberapa pertimbangan.

Di antaranya, rawan bencana alam, ketersediaan lahan, kebutuhan dasar listrik dan air cukup memadai, lokasi berada di tengah Indonesia serta dekat dengan ibu kota yang baru.

"Satu lagi kita ingin ibu kota baru ini dekat dengan kota eksisting, atau yang relatif sudah berkembang, sudah fungsional, sehingga mempermudah akses logistik melalui bandara, Pelabuhan, maupun Jalan. Serta karena Indonesia negara maritim letak dari ibukota ini tidak boleh jauh dari pinggir pantai, tidak boleh jauh dari bibir pantai," jelas dia.

Baca: Bappenas: Pembangunan Ibu Kota Baru Akan Dimulai Pada 2021

Setelah selesai menentukan lokasi persis ibu kota baru, kemudian dilanjutkan dengan rancang master plan di tahun 2020.

Kemudian pada 2021 pembangunan tahap awal dimulai.

Sehingga pemindahan tahap pertama ke ibu kota baru akan dilakukan pada tahun 2024.

Dampak positif

Pemindahan ibu kota menurut kajian Bappenas memberikan dampak positif pada perekonomian. Salah satunya adalah pertumbuhan Gross Domestic Product (GDP) sebesar 0,1 persen.

"Dampak pemindahan ibu kota baru itu terhadap ekonomi nasional akan menambah riil GDP nasional 0,1%. meskipun kelihatannya kecil jelas bukan angka yang kecil karena PDB Indonesia di 2018 sekitar Rp15.000 Triliun Rupiah jadi 0,1% itu dampak langsungnya itu 15 Triliun Rupiah," ujar Bambang.

Dia memastikan lebih lanjut, pemindahan ibu kota tidak memberikan dampak negatif pada perekonomian nasional, sebab memaksimalkan penggunaan sumber daya potensi yang selama ini belum termanfaatkan.

"Pemindahan ibu kota juga akan menurunkan kesenjangan karena terletak pada persentase kenaikan harga dari modal 0,23% dan kenaikan harga dari tenaga kerja sebesar 1,37% jadi artinya pemindahan ibukota ke provinsi yang baru atau daerah baru akan menyebabkan ekonomi ke arah sektor yang lebih padat karya padat karya" jelas mantan menteri keuangan ini.

Sejauh ini berdasarkan kajian Bappenas, kebutuhan biaya yang diperlukan untuk pemindahan ibu kota baru berkisar antara Rp 323 - Rp 466 triliun.

Bambang menerangkan, pembangunan ibu kota baru tidak hanya menggunakan dana dari APBN, tetapi juga oleh BUMN dan swasta, dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP).

"Jadi intinya semua pihak akan dilibatkan sehingga APBN tidak menanggung ini sendirian dan tidak menanggung beban sendirian dan kita sudah coba pilah," ungkap Bambang.