TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut pidato kenegaraan Presiden Jokowi di Sidang Tahunan MPR kemarin juga menyebut masalah HAM‎.

Menurut dia, pidato kemarin merupakan kerangka besar yang akan dijalankan pemerintahan ke depan, khususnya pembangunan sumber daya manusia.

‎"Pidato yang disampaikan adalah kerangka besar dalam 5 tahun ke depan. Beliau menekankan yang utama berkaitan dengan human resources atau human capital," ucap Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (17/8/2019).

Baca: Istri Menhan Dandan 3,5 Jam untuk Hadiri Upacara HUT Kemerdekaan RI di Istana

Baca: Jusuf Kalla Bacakan Pemenang Kontes Busana Adat Terbaik, Mereka Dapat Hadiah Sepeda dari Jokowi

Pramono mengamini jika penekanan pidato Jokowi kemarin memang tidak membahas spesifik mengenai persoalan HAM.

Menurut Pramono semua negara pasti memiliki persoalan HAM.

Masih menurut Pramono, ‎persoalan HAM tidak menjadi hal utama dalam pemerintahan ke depan.

Menurut dia, jika negara ingin maju, maka persoalan pembangunan SDM menjadi yang utama.

"Kalau kita mau keluar dari negara menengah menjadi negara maju, maka persoalan human capital menjadi utama. Jadi pidato itu mengenai human capital," jelas Politikus PDI Perjuangan itu.

Diketahui sebelumnya Ketua DPR Bambang Soesatyo mengkritik kinerja pemerintah dalam menuntaskan pelanggaran HAM berat masa lalu.

Janji Presiden Jokowi menuntaskan masalah HAM, menurut Bambang Soesatyo belum terealisasi.

Bambang Soesatyo menuturkan ‎masih banyak aduan kasus pelanggaran HAM tanpa tindak lanjut yang jelas dan pengawasan ketat.

Termasuk janji penuntasan kasus pelanggaran HAM berat.