TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Ribuan masyarakat dari Abepura, Papua akan melanjutkan aksi "long march" hingga ke Kantor Gubernur Papua, Senin (19/8/2019).

Masyarakat yang terdiri dari massa berkendaraan bermotor dan jalan kaki itu akan terlebih dahulu menyambangi kantor DPRD Papua.

Demikian laporan dari reporter Kompas TV, Vindi langsung dari Jayapura dalam program Breaking News Kompas TV, Senin (19/8/2019).

Ribuan warga tersebut akan bertemu dengan para wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasi mereka, yakni menolak aksi diskriminasi dan respresif di Surabaya, terhadap mahasiwa asal Papua beberapa hari lalu.

Baca: Tindak Lanjuti Tuntutan Massa di Manokwari, Wagub Papua Barat Koordinasi dengan Gubernur Jawa Timur

"Sejak aksi ini dilakukan pukul 10.00 pagi tadi (waktu Indonesia Timur-red) hingga saat ini masih berlangsung aman dan kondusif. Massa berhalan dengan tertib, tidak melakukan pengerusakan sepanjang perjalanan dari Abepura hingga ke Jayapura," ujar Vindi.

Masyarakat juga akan menyampaikan aspirasi mereka kepada Gubernur Papua terkait aksi diskriminasi dan penolakan mahasiswa asal Papua di Surabaya.

"Kira-kira satu hingga dua jam waktu dibutuhkan massa yang ribuan banyaknya ke Kantor Gubernur Papua," jelasnya.

Beberapa wakil rakyat pun sudah terlihat menemui massa dan menyatakan siap menerima mereka di gedung DPRD Papua.

Baca: Rusuh Manokwari, Aktivitas Bandara Rendani Tetap Normal

Adapun kerusuhan di Manokwari diawali dengan warga yang menggelar aksi dengan membakar ban bekas dan meletakkan pohon di sejumlah ruas jalan di dalam kota Manokwari, Senin (19/8/2019) pagi.

Aksi tersebut berlangsung anarkistis karena massa sempat melemparkan pecahan botol dan merobohkan papan reklame, serta traffic light di pinggir Jalan Yos Sudarso.

Bahkan, kantor DPRD Papua Barat pun ikut menjadi sasaran amuk warga dengan dibakar.

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap tindakan persekusi dan rasisme yang dilakukan organisasi masyarakat (ormas) dan oknum aparat terhadap mahasiswa Papua di Malang, Surabaya, dan Semarang.

Staf Presiden untuk Papua Minta Demonstrasi di Manokwari Tak Disertai Perusakan

Staf Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kogoya, meminta masyarakat di Papua, terutama yang sedang melakukan demonstrasi untuk tidak menyampaikan aspirasi disertai aksi perusakan.

Baca: Ketua Komisi III DPR Adakan Rapat Bahas Kerusuhan di Manokwari