Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dimotori KontraS mendesak pemerintah dan seluruh elemen bangsa Indonesia menghentikan segala bentuk tindakan represif terhadap masyarakat Papua.

Pernyataan itu disampaikan melihat dugaan tindakan persekusi dan rasisme serta pengadangan terhadap mahasiswa Papua yang akan menyampaikan pendapatnya di Malang dan Surabaya.

Hal itu yang kemudian dirasa menjadi pemicu kerusuhan di Manokwari, Papua Barat yang berujung pada pembakaran Gedung DPRD.

Sejumlah perwakilan LSM sepakat bahwa akar unjuk rasa di Papua dan Papua Barat sebagai reaksi atas kejadian di Jawa Timur adalah eskalasi dari rasa jenuh atas perlakuan represif yang diterima mereka selama ini.

Baca: Sukses Jadi Artis Sekaligus Pebisnis, Begini Cara Titi Kamal & Christian Sugiono Muliakan Orang Tua

Baca: Terlibat Adegan Ciuman dengan Dion Wiyoko di Film Susi Susanti: Love All, Laura Basuki Izin Suami

Baca: Bertemu Gubernur Ganjar, Dubes Sudirman Ungkap Salak Jateng Sangat Disukai di Kamboja

“Pertama kami meminta Presiden Indonesia dan Kapolri untuk menjamin warga Papua bebas dari perlakuan diskriminatif, rasial, kekerasan, persekusi, intimidatif, dan represif serta menjamin pemenuhan hak-hak warga Papua untuk berserikat, berkumpul, dan berpendapat,” ucap Koordinator KontraS Yani Andriyani dalam pembacaan sikap di Kantor KontraS, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2019).

Kedua, para perwakilan LSM tersebut mendesak kepolisian agar mengusut tuntas pihak-pihak yang diduga melakukan tindakan diskriminatif, rasial, kekerasan, persekusi, intimidatif, dan represif terhadap warga Papua seperti yang terjadi di Surabaya dan Malang.

Tak terkecuali bagi aparat kepolisian sendiri yang diduga melakukan hal-hal tersebut terhadap warga Papua dalam menyelesaikan masalah tersebut.

“Kami juga mendesak kepolisian untuk tidak menggunakan kekuatan yang berlebihan terhadap warga Papua,” tegasnya.

Ketiga mereka mendesak Komnas HAM menjalankan tugas sekaligus wewenangnya untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan atas kejadian di Surabaya dan Malang yang menjadi pangkal kemarahan warga di Bumi Cendrawasih.

Ada puluhan LSM yang sepakat untuk menyatakan sikap tersebut antara lain AMAN, AJAR, Asosiasi Kreasi Seni Perempuan, Imparsial, INFID, AII, LBH Apik Jakarta, LBH Jakarta, Greenpeace, JATAM, JSKK, KIARA, KPA, LeIP, Perempuan Mahardika, PUSAKA, PSHK, Purplecode Collective, Solidaritas Perempuan, WALHI, Yayasan Perlindungan Insani, YLBHI, Youth Proactive, Peace Women Across The Globe Indonesia, dan VIVAT Indonesia.

Situasi terkini di Papua

Situasi di Provinsi Papua dan Papua Barat berangsur kondusif setelah kerusuhan yang terjadi di beberapa daerah di tanah Papua, sejak Senin (19/8/2019) kemarin.

Informasi yang dihimpun di Manokwari, masyarakat sudah kembali beraktivitas, Selasa (20/8/2019).

Bahkan, sampah yang ditinggalkan massa dan juga puing-puing bangunan yang dirusak dan dibakar telah dibersihkan.

Meski demikian, masih banyak pertokoan yang memilih tutup. 

Sekolah di Manokwari juga masih diliburkan.

Baca: ‎Tokoh Papua Percaya Polri Bawa Kasus Persekusi dan Rasisme ke Meja Hijau

Baca: Bertemu Senior Menteri Singapura, Gubernur Sumsel Diundang Nonton F1 dan Ngobrol Soal Asap

Baca: Maskapai Virgin Australia Beri Penumpang Bayi Ekstra Bagasi 23 Kg

Hanya aktivitas perkantoran yang sudah mulai aktif.

Namun, di daerah ini sudah tidak ada lagi konsentrasi massa. 

Sementara, di Kota Jayapura, aktivitas perkantoran dan perekonomian sudah berjalan normal.

Bahkan, jalan poros utama dari Bandara Sentani-Abepura-Kota Jayapura, yang kemarin tertutup oleh gerak jalan massa, kini sudah kembali normal.

Kepala Bidang Humas Polda Papua Barat AKBP Mathias Krey mengatakan, untuk memperkuat pengamanan ada penambahan pasukan Brimob ke Kota Manokwari.

Baca: Dari Dulu Mobil Listrik Tesla sudah Bebas Pajak Barang Mewah

Baca: Presiden Minta Masyarakat Papua untuk Memaafkan, Gubernur Papua Sebut Jokowi Tidak Tegas

Baca: Polres Jombang Jamin Keamanan Mahasiswa Papua di Kota Santri, Sebut Tak Akan Ada Pengusiran

“Brimob berasal dari Polda Sulut, Maluku dan Sultra untuk memperkuat pengamanan di Manokwari. Kini mereka sudah tiba di Manokwari,” ujar Mathias.

Tak hanya di Manokwari, pasukan Brimob juga dikirim ke Kota Sorong.

Hingga Selasa siang, di Kota Sorong masih ada penumpukan massa.

Mereka juga berupaya melakukan tindakan anarkis.

Namun, hal itu masih bisa diantisipasi oleh aparat keamanan. 

“Brimob yang dikirim ke Sorong berasal dari Polda Sulsel dan Bali. Di sana juga ada ratusan pasukan Brimob yang dikirim,” kata Mathias.

Mathias menjelaskan, personel Brimob itu nantinya akan ditempatkan di Polres dan berbagai titik yang dinilai rawan. 

“Personel Brimob akan berkonsentrasi untuk mengamankan massa yang masih terihat di sejumlah titik,” kata dia.

Terkait adanya 258 napi Lapas Sorong Kota yang kabur setelah kantor Lapas dibakar, sebagian warga binaan sudah melapor kepada petugas Lapas.

Kepala Lapas Kelas II Sorong, Nunus Ananto mengatakan, sudah ada narapidana yang melakukan komunikasi dengan petugas Lapas.

“Para napi kami anggap kooperatif. Namun, karena kondisi Kota Sorong belum kondusif akibat masih adanya pemalangan beberapa jalan, sehingga tahanan itu belum kembali ke Lapas,” kata Ananto.

Ananto yakin jika situasi sudah normal, pihak keluarga akan mengantar para narapidana yang berada di luar untuk kembali ke dalam Lapas.

“Malah tadi sudah ada keluarga yang antar tahanan kembali ke Lapas. Namun kondisinya yang belum kondusif. Sampai saat ini kita terus berupaya untuk mengembalikan mereka ke Lapas untuk melanjutkan proses hukum,” kata Ananto.

Jokowi akan turun ke Papua

Tokoh Papua Hendrik Yance Udam meminta Presiden Jokowi turun langsung ke Tanah Papua untuk mendamaikan situasi disana yang sempat memanas pada Senin (19/8/2019) kemarin.

Ini menyusul adanya kerusuhan di Manokwari dan Sorong, Papua Barat yang disebabkan aksi sebelumnya yakni protes massa atas dugaan persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, ‎Jawa Timur.

Meskipun hari ini, Selasa (20/8/2019) situasi keamanan di Papua ‎dan Papua Barat sudah kondusif termasuk roda perekonomian juga telah pulih, tetap saja kehadiran Presiden Jokowi dinantikan.

Baca: Polri Sebut 15 Fasilitas Publik di Sorong dan 10 Fasilitas Publik di Manokwari Rusak

"Presiden itu lahir dari rakyat dan oleh rakyat. Memang perlu Presiden turun ke Papua mendekatkan diri sebagai obat luka. Harapan kami presiden segera ke Papua untuk makin memberikan kesejukan disana," tutur Hendrik saat ditemui di Kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2019).

‎Lebih lanjut, Hendrik juga mengapresiasi statment Presiden Jokowi di Istana Merdeka pada Senin (19/8/2019) kemarin yang mengimbau masyarakat di ‎Papua dan Papua Barat untuk mengedepankan sikap memaafkan.

Baca: Pasca Kerusuhan, Operasional Pelabuhan Jayapura, Sorong dan Manokwari Kembali Normal

"‎Pace, mace, mama-mama di Papua, di Papua Barat, saya tahu ada ketersinggungan. Oleh sebab itu sebagai saudara sebangsa dan setanah air yang paling baik adalah saling memaafkan. Emosi itu boleh tapi memaafkan itu lebih baik. Sabar juga lebih baik," ujar Jokowi di Istana Merdeka.

Jokowi juga memastikan pemerintah pusat akan terus memberikan perhatian kepada warga di tanah Bumi Cenderawasih dalam menciptakan kesejahteraan seluruh masyarakat.

"Yakinlah bahwa pemerintah akan terus menjaga kehormatan dan kesejahteraan pace, mace, mama-mama yang ada di Papua dan Papua Barat," tambah Jokowi.