Sejumlah LSM Minta Segala Bentuk Tindakan Represif Terhadap Warga Papua Dihentikan
Sejumlah LSM yang dimotori KontraS mendesak pemerintah dan seluruh elemen bangsa Indonesia menghentikan segala bentuk tindakan represif
Penulis: Rizal Bomantama
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dimotori KontraS mendesak pemerintah dan seluruh elemen bangsa Indonesia menghentikan segala bentuk tindakan represif terhadap masyarakat Papua.
Pernyataan itu disampaikan melihat dugaan tindakan persekusi dan rasisme serta pengadangan terhadap mahasiswa Papua yang akan menyampaikan pendapatnya di Malang dan Surabaya.
Hal itu yang kemudian dirasa menjadi pemicu kerusuhan di Manokwari, Papua Barat yang berujung pada pembakaran Gedung DPRD.
Sejumlah perwakilan LSM sepakat bahwa akar unjuk rasa di Papua dan Papua Barat sebagai reaksi atas kejadian di Jawa Timur adalah eskalasi dari rasa jenuh atas perlakuan represif yang diterima mereka selama ini.
Baca: Sukses Jadi Artis Sekaligus Pebisnis, Begini Cara Titi Kamal & Christian Sugiono Muliakan Orang Tua
Baca: Terlibat Adegan Ciuman dengan Dion Wiyoko di Film Susi Susanti: Love All, Laura Basuki Izin Suami
Baca: Bertemu Gubernur Ganjar, Dubes Sudirman Ungkap Salak Jateng Sangat Disukai di Kamboja
“Pertama kami meminta Presiden Indonesia dan Kapolri untuk menjamin warga Papua bebas dari perlakuan diskriminatif, rasial, kekerasan, persekusi, intimidatif, dan represif serta menjamin pemenuhan hak-hak warga Papua untuk berserikat, berkumpul, dan berpendapat,” ucap Koordinator KontraS Yani Andriyani dalam pembacaan sikap di Kantor KontraS, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2019).
Kedua, para perwakilan LSM tersebut mendesak kepolisian agar mengusut tuntas pihak-pihak yang diduga melakukan tindakan diskriminatif, rasial, kekerasan, persekusi, intimidatif, dan represif terhadap warga Papua seperti yang terjadi di Surabaya dan Malang.
Tak terkecuali bagi aparat kepolisian sendiri yang diduga melakukan hal-hal tersebut terhadap warga Papua dalam menyelesaikan masalah tersebut.
“Kami juga mendesak kepolisian untuk tidak menggunakan kekuatan yang berlebihan terhadap warga Papua,” tegasnya.
Ketiga mereka mendesak Komnas HAM menjalankan tugas sekaligus wewenangnya untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan atas kejadian di Surabaya dan Malang yang menjadi pangkal kemarahan warga di Bumi Cendrawasih.
Ada puluhan LSM yang sepakat untuk menyatakan sikap tersebut antara lain AMAN, AJAR, Asosiasi Kreasi Seni Perempuan, Imparsial, INFID, AII, LBH Apik Jakarta, LBH Jakarta, Greenpeace, JATAM, JSKK, KIARA, KPA, LeIP, Perempuan Mahardika, PUSAKA, PSHK, Purplecode Collective, Solidaritas Perempuan, WALHI, Yayasan Perlindungan Insani, YLBHI, Youth Proactive, Peace Women Across The Globe Indonesia, dan VIVAT Indonesia.
Situasi terkini di Papua
Situasi di Provinsi Papua dan Papua Barat berangsur kondusif setelah kerusuhan yang terjadi di beberapa daerah di tanah Papua, sejak Senin (19/8/2019) kemarin.
Informasi yang dihimpun di Manokwari, masyarakat sudah kembali beraktivitas, Selasa (20/8/2019).