TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Baru-baru ini sejumlah warga di Kota Tangerang dikejutkan karena adanya cacing dalam aliran air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang mereka gunakan.

Cacing itu dikatakan muncul akibat musim kemarau yang panjang yang membuat kualitas dan kuantitas air baku yang bersumber dari Kali Angke menurun.

Peristiwa ini mungkin bisa dijadikan pertimbangan bagi Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air (RUU SDA) dalam memantapkan putusannya untuk mengikutsertakan pihak swasta dalam pengelolaannya.

Ketua Panja RUU SDA,  Lasarus mengatakan bahwa Panja tidak menginginkan adanya judicial review saat RUU ini disahkan menjadi undang-undang.

Namun, katanya, RUU SDA juga tidak membatasi pengusahaan air minum dalam kemasan (AMDK) oleh kalangan swasta.

Lasarus menekankan bahwa pengaturan sistem penyediaan air minum (SPAM) berbeda dengan AMDK.

Baca: Terdampak Musim Kemarau, Belasan Wilayah di Sampang Mengalami Kekeringan hingga Kemacetan Air PDAM

"AMDK itu diatur dalam Pasal 50, sedang SPAM itu Pasal 51. Masak swasta enggak boleh mempunyai usaha di AMDK dan PHK karyawannya," ujarnya saat memimpin Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi V DPR RI bersama Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR  di Jakarta belum lama ini.

Pada Rapat Panja sehari sebelumnya, 23 Agustus 2019, Direktur Jenderal SDA Hari Suprayogi secara singkat menyatakan bahwa semua Daftar Inventaris Masalah (DIM) sudah mencapai kata sepakat, dan hanya menyisakan 1 DIM terkait izin penggunaan sumber daya air.

“Semua sudah beres, hanya menunggu kesepakatan mengenai izin penggunaan sumber daya air,” tuturnya.

Terdapat 1 DIM dari 23 DIM yang dibahas dalam sidang kali saat itu yang belum menuai kata sepakat dari para peserta sidang.

Adalah DIM nomor 408 mengenai izin penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha dengan menggunakan air dan daya air sebagai materi yang masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut, apakah sistem penyediaan air minum untuk kebutuhan sehari-hari dapat melibatkan pihak swasta atau tidak.

DIM 408 menguraikan tentang Pasal 51 dari UU No. 7/2004 yang mengatur mengenai izin penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha dengan menggunakan air dan daya air sebagai materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b yang menghasilkan produk berupa air minum untuk kebutuhan sehari-hari diberikan kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa dan dapat melibatkan pihak swasta yang bergerak dalam bidang industri air minum dengan memenuhi prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

Baca: Ruang Rapat Bidang SDA 1 di DPUPKP Kota Yogyakarta Disegel KPK

"Di sini, kita sudah sepakat sebetulnya, walaupun ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa harus dibuka peran swasta di sini. Ketika kita buka putusan MK nomor 11 dan 12, jelas bahwa SPAM hanya boleh dikuasai oleh negara karena penyediaan SPAM ini merupakan kebutuhan pokok, air untuk kebutuhan pokok," kata Lazarus.

Namun ia juga memastikan pihak swasta masih dapat berbisnis di sektor air, termasuk usaha AMDK sebagaimana diatur dalam pasal 50.

"Ada kekhawatiran teman-teman pengusaha seolah-olah tidak mendapat ruang lagi untuk berusaha di sektor air. Cuma tadi ada kata 'usaha'. Izin usaha untuk penyediaan air untuk kebutuhan pokok sehari-hari disebutkan hanya boleh oleh SPAM," kata Lasarus.