TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Amanat Nasional ( PAN) Yandri Susanto mengatakan, pemerintah harus efisien dalam menggunakan anggaran negara terutama terkait pengadaan mobil dinas untuk menteri kabinet periode 2019-2024.

Ia menilai, apabila mobil dinas yang lama masih layak untuk digunakan kembali, maka pemerintah tak perlu membeli mobil baru.

"Kalau misalkan ada barang yang masih bisa dipakai, masih bagus kenapa tidak digunakan untuk berikutnya," kata Yandri saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Yandri meyakini presiden Joko Widodo belum mengetahui adanya pengadaan mobil baru tersebut.

Sebab, apabila Jokowi mengetahui anggaran yang dikeluarkan untuk pengadaan mobil, pasti akan dibatalkan presiden.

Baca: Ini Daftar Nomor Pelat Mobil Dinas Menteri

"Saya yakin pak Jokowi nih belum tahu (Pengadaan mobil). Kalau Pak Jokowi tahu saya yakin dibatalkan kembali seperti tender-tender yang dulu, kan ada tender-tender untuk pengadaan mobil untuk lembaga-lembaga tinggi, itu kan dan Pak Jokowi tidak setuju, dibatalkan," ujarnya.

Yandri berpendapat, pengadaan mobil dinas tersebut terlalu cepat, padahal presiden belum mengumumkan susunan Kabinet Kerja Jilid II.

"Kan kalau pun mau pengadaan itu kan lantik dulu menterinya berapa orang, mobilnya yang rusak berapa sih," tuturnya.

"Tapi sebagai kepala pemerintahan saya yakin pak Jokwi akan mendengar aspirasi masyarakat akan membatalkan pengadaan mobil mewah itu," tambahnya.

Sebelumnya, para menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) masa jabatan 2019-2024 akan mendapatkan mobil dinas baru.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "PAN: Dulu Jokowi Tak Setuju Pengadaan Mobil Lembaga Tinggi Negara..."