Ketika Jokowi Bantah Pernyataan Menterinya soal Lokasi Ibu Kota Baru dan Usul Fadli Zon
"Iya, Kaltim benar," ujar Sofyan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/8/2019).
Penulis: Sri Juliati
Editor: Hasanudin Aco
Menurut Sofyan, begitu lokasi pasti calon ibu kota baru itu diumumkan Presiden Jokowi, pihaknya akan mengamankan kepemilikan lahannya.
"Begitu diputuskan di mana lokasinya, akan kami kunci (lahannya),” ucap dia.
Baca: Ibu Kota Baru, Sofyan Djalil: Yang Dibangun Pertama, Tentu Kantor Presiden
2. Dibantah Jokowi
Belum ada setengah hari, pernyataan Sofyan Djalil soal ibu kota baru itu dibantah Jokowi.
Jokowi masih menunggu beberapa kajian sebelum memutuskan di mana lokasi ibu kota baru.
Sayang, mantan Wali Kota Solo itu enggan menjelaskan lebih detil apa kajian yang belum komplet itu.
Menurut dia, kajian tersebut sampai saat ini belum ia terima.
Oleh karena itu, belum ada keputusan dan pengumuman soal lokasi persis ibu kota baru.
Pemerintah baru sebatas menentukan, ibu kota pengganti DKI Jakarta akan ada di Pulau Kalimantan.
Ada dua daerah yang hingga saat ini menjadi kandidat kuat sebagai ibu kota baru, yaitu Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.
"Akan kita umumkan pada waktunya, masih nunggu kajian, tinggal satu, dua kajian belum disampaikan kepada saya," kata Jokowi.
Baca: Jokowi Bantah Menteri ATR, Sebut Lokasi Ibu Kota Baru Bukan di Kaltim: Masih Tunggu Kajian
Baca: Kepala Bappenas Tegaskan Lokasi Pasti Ibu Kota Negara Menunggu Pengumuman Jokowi
3. Gubernur Kaltim Buat Pergub
Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor berencana membuat payung hukum berupa peraturan gubernur (Pergub) untuk mengunci kawasan Ibu Kota Negara (IKN).
Payung hukum ini dimaksud untuk penataan kawasan khusus non-komersial di lokasi Ibu Kota Negara, guna mencegah adanya broker tanah.
"Iya, kami keluarkan Pergub untuk penataan kawasan khusus penataan Ibu Kota Negara," ungkap Isran, usai acara dialog bersama Bappenas dan kepala daerah se-Kaltim di Balikpapan, Rabu (21/8/2019).