Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Ketika Jokowi Bantah Pernyataan Menterinya soal Lokasi Ibu Kota Baru dan Usul Fadli Zon

"Iya, Kaltim benar," ujar Sofyan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Penulis: Sri Juliati
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Ketika Jokowi Bantah Pernyataan Menterinya soal Lokasi Ibu Kota Baru dan Usul Fadli Zon
TRIBUN KALTIM/FACHMI RACHMAN
Presiden RI Joko Widodo didampingi Sejumlah Menteri, Pejabat Pemprov dan Bupati Kukar Edy Damansyah, serta Kepala Bapeda Provinsi Kaltim melihat peta Tahura Bukit Soeharto di titik KM 35 Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, Selasa (7/5/2019). Kedatangan Presiden Joko Widodo beserta rombongan untuk melihat lahan yang ditawarkan Pemprov Kaltim sebagai lokasi Ibu Kota Negara yang baru. TRIBUN KALTIM/FACHMI RACHMAN 

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi menyampaikan kegembiraan atas informasi wilayahnya dipilih sebagai lokasi ibu kota baru.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi saat diwawancari terkait Ibu Kota baru.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi saat diwawancari terkait Ibu Kota baru. ((handout))

"Kami siap menjalankan perintah selanjutnya terkait IKN (ibu kota negara)," ungkap Hadi Mulyadi, melalui pesat singkat WhatsApps kepada Kompas.com, Kamis (22/8/2019).

Warga Kaltim, kata Hadi, patut bangga dan bersyukur atas keputusan ini.

Meski, rencana pemindahan IKN ke Kaltim memberi dampak positif dan negatif.

Untuk itu, masyarakat Kaltim harus siap bekerja keras memanfaatkan peluang positif atas pemindahan ini.

Baca: Terkait Pemindahan Ibu Kota Baru, Gubernur Kaltim Akan Buat Pergub untuk Cegah Broker Tanah

4. Fadli Zon Usul Jajak Pendapat

Fadli Zon
Fadli Zon (Chaerul Umam)

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon ikut merespons pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur.

BERITA REKOMENDASI

Fadli mengusulkan ada jajak pendapat yang melibatkan masyarakat.

Menurut Fadli Zon, ini diperlukan agar proyek pemindahan ibu kota diketahui secara transparan oleh masyarakat.

"Kalau perlu diadakan referendum ya, agar ada pendapat masyarakat. Apa sih pendapat masyarakat? Apakah memang perlu pindah ibu kota atau tidak?" ujar Fadli.

"Jadi jangan mengada-ada, apalagi dalam situasi ekonomi yang seperti sekarang ini," ucapnya.

Fadli tetap berpendapat pemindahan ibu kota seharusnya tidak menjadi prioritas pemerintah.


Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan, pemerintah sebaiknya lebih dulu fokus persoalan yang lebih mendesak.

Beberapa persoalan yang harus segera mendapat perhatian antara lain soal kemiskinan, pengangguran, ketahanan pangan, dan energi.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas