"Tata ruang pemanfaatan daerah pesisir harus berbasis mitigasi bencana, Ini penting guna mengantisipasi bencana tsunami di pantai rawan tsunami dan tangguh menghadapi tsunami," kata Dwikorita.

Selain itu, lanjut Dwikorita, konsep evakuasi mandiri juga menjadi pilihan tepat dan efektif untuk menyelamatkan masyarakat dari ancaman tsunami.

Baca: Jokowi Akan Umumkan Lokasi Ibu Kota, Benarkah Kalimantan Aman dari Gempa? Ini Penjelasan BMKG

Baca: Hari Ini, Presiden Jokowi Bakal Beberkan Lokasi Ibu Kota Baru

Evakuasi mandiri dengan menjadikan guncangan gempa kuat sebagai peringatan dini tsunami alami dapat menjamin keselamatan masyarakat.

Dwikorita mengungkapkan, edukasi evakuasi mandiri dan pelatihan evakuasi (drill) akan menjadi materi penting dalam kegiatan sosialisasi untuk masyarakat dan stakeholder di wilayah pantai rawan tsunami, oleh berbagai Lembaga terkait, seperti BNPB, BPBD, BMKG, dsb.

Masyarakat yang ditinggal di zona sesar aktif dan di kawasan pesisir, harus memahami bagaimana cara selamat saat terjadi gempa bumi dan tsunami.

"Jika tempat tinggal kita di daerah rawan, maka yang penting dan harus disiapkan adalah langkah mitigasinya, kesiapsiagaannya, kapasitas masyarakat dan stakeholder, serta infrastruktur yang kuat untuk menghadapi gempa dan tsunami yang mungkin terjadi," ungkap Dwikorita.

Baca: Live Streaming Siaran Langsung Pengumuman Ibu Kota Negara yang Baru Siang Nanti, Tonton di HP

Baca: Berita Terkini Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan, Diumumkan Hari Ini hingga Kritik Menteri Orba

Disisi lain, Deputi Geofisika BMKG Mohammad Sadly, mengatakan Pulau Kalimantan relatif lebih aman secara seismik jika dibandingkan dengan pulau-pulau besar di Indonesia.

Meski demikian, saat ini BMKG bersama Kementerian dan Lembaga terkait sedang menyiapkan sistem monitoring gempa dan langkah-langkah mitigasi gempa bumi dan tsunami yg lebih mumpuni untuk menjaga keselamatan masyarakat dan keberlanjutan perekonomian di calon wilayah Ibukota tersebut.

"BMKG bersama Kementerian/Lembaga lain berupaya meminimalisir sekecil mungkin risiko kebencanaan di wilayah tersebut dengan menyiapkan skenario mitigasi bencana yang tepat, terpadu, dan berkesinambungan," tutur Sadly.

(Tribunnews.com/Whiesa)