Jokowi Umumkan Ibu Kota RI Pindah ke Kaltim. Berikut Tanggapan Ahok, Anies dan Gubernur Kaltim
Ia menuturkan, pembangunan Jakarta akan terus berlanjut bahkan sampai 10 tahun ke depan dengan biaya total mencapai 571T.
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) mengatakan, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta merupakan rencana lama.
Ahok tidak menjawab apakah dia setuju atau tidak terkait pemindahan ibu kota negara itu.
"Saya kira itu keputusan lama sebetulnya," ujar Ahok di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2019) seperti dikutip Kompas.com.
Ahok tidak mau berkomentar banyak saat ditanya tanggapannya soal pemindahan ibu kota negara tersebut.
Tanggapan Anies
Setelah diumumkan lokasi pemindahan ibu kota baru berada di Kalimantan Timur, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan pusat perekonomian dan bisnis tetap berada di Jakarta.
Baca: Ibu Kota Dipindahkan ke Kutai Kertanegara dan Penajem Paser Utara, Profil Lengkap Dua Daerah Ini
Baca: Fakta Lokasi Ibukota Baru Kutai Kartanegara & Panajem Pasar Utara, Alamnya Indah, Kekayaan Melimpah
Ia bahkan menyebut, Jakarta ke depan akan di dorong menjadi pusat ekonomi global.
"Yang di Jakarta kita mendorong menjadi simpul kegiatan perekonomian global, jadi Jakarta tetap akan menjadi pusat kegiatan perekonomian tidak ada pergeseran disitu," ujar dia saat ditemui usai pengumumkan lokasi pemindahan ibu kota baru di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2019)
Ia menuturkan, pembangunan Jakarta akan terus berlanjut bahkan sampai 10 tahun ke depan dengan biaya total mencapai 571T.
"Kita menargetkan sampai 2030. Pembangunan itu ada yang dari swasta, APBN,ABPD, ada yang KPBU itu sudah dibahas. Jakarta rencana pembangunan tetap jalan dengan atau tanpa pusat pemerintahan di Jakarta itu jalan terus," ujarnya.
Sebelumnya dalam pengumuman lokasi tepat ibu kota baru, Presiden Jokowi memastikan hanya pusat pemerintahan yang akan pindah ke Kalimantan Timur, di sebagaian kabupaten Kutai Kartanegara dan kabupaten Penajam Paser Utara.
Sementara, pusat keuangan, perdagangan, dan pusat bisnis tetap berada di DKI Jakarta.
"Rencana Pemprov DKI Jakarta yang dianggarkan Rp571 triliun, tetap terus dijalankan dan pembahasan sudah pada level teknis dan siap dieksekusi. Dilanjutkan," kata Jokowi.
Diumumkan Jokowi
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.